Bisnis.com, JAKARTA — Selaras dengan pengembangan bandar udara baru Kulon Progo di Yogyakarta, pemerintah daerah setempat merencanakan pembangunan kota baru seluas 1.200 hektare dengan konsep kota metropolitan yang terintegrasi transportasi umum.
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menuturkan pihaknya telah digandeng untuk memulai pengembangan kota baru tersebut.
“Saya habis rapat dengan pemerintah daerah dan DPR di Yogyakarta, mereka bilang Sultan sendiri yang memutuskan luasan kawasan sebesar 1.200 hektare. Jadi kami berikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan pembangunannya,” katanya, Kamis (12/10/2017).
Totok menuturkan dua usulan yang kemudian secara resmi disepakati bersama DPR Yogyakarta yakni pembangunan yang akan memprioritaskan pengembang lokal dan tidak ada kegiatan penggusuran pada warga yang sudah mendiami kawasan yang dicanangkan tersebut.
Menurut Totok, pemerintah dapat melakukan satu relokasi pada warga yang sudah menetap di sana. Relokasi yang dimaksud bisa berupa penataan kembali kampung-kampung dengan sistem perkotaan dengan lingkungan yang tertata.
Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat yang terkena dampak relokasi bisa menjadikan nilai dari pembebasan tanah menjadi manfaat yang juga berguna bagi pengembangan kota baru. Misalnya, mereka bisa membangun rumah kedua yang diperuntukan sewa bagi wisatawan.
Baca Juga
Totok menilai pengembangan kota baru Kulon Progo merupakan salah satu langkah yang tepat mengingat tingkat lama tinggal wisatawan di Yogyakarta selama ini dirasa kurang maksimal.
“Sekarang kan kebiasaan wisatawan yang mau ke Borobudur misalnya, mereka hanya menjadikan Yogya tempat singgah atau sekadar lewat. Namun, untuk tinggal dan sewa hotel tetap di sekitar Borobudur,” ujar Totok.
Totok menambahkan pengembangan kota baru tersebut dipastikan tidak lama lagi dikerjakan mengingat tenggat rancang desain dari pemerintah setempat pada akhir tahun ini. Adapun, pengembangan bandar udara Kulon Progo yang akan dikerjakan PT PP Tbk. senilai Rp6,5 triliun ditargetkan mulai beroperasi pada 2019.
Sementara itu, tren pengembangan terintegrasi transportasi atau yang santer pemerintah sebut dengan TOD, menurut Totok bukan sebuah tren akan tetapi menjadi konsep yang akan digunakan setiap daerah dalam pembangunan ke depan. Sebab, jika berbicara mengenai tren maka tiap daerah akan memiliki kekhasan masing-masing.
