Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) menyusun formulasi proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono mengatakan pihaknya akan bekerja sama memberi bantuan kepada Kemenhub baik secara teknis maupun pengetahuan atau knowledge.
“Tahap awal, bantuan teknis untuk mendampingi Kemenhub dalam rangka memformulasikan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dengan swasta,” ujarnya di Jakarta pada Rabu (22/11/2017).
Dia menambahkan ADB bersama dengan Kemenhub sedang mencari proyek-proyek yang akan dibuat formulasinya untuk dikerjamakan dengan swasta.
Menurutnya, ADB dan Kemenhub akan memperkuat program kerja sama antara pemerintah dan swasta. Dia menjelaskan skema public private partnership merupakan hal lazim yang diberlakukan di beberapa negara.
Kerja sama dengan swasta, lanjutnya dilakukan karena swasta secara alami memiliki kemampuan lebih efisien dibandingkan dengan sektor publik selain negara menginginkan menggali pendanaan yang lebih besar dari swasta.
“Jadi dengan adanya kerja sama pemerintah dengan swasta ini, kita harapkan bahwa level atau tingkatan pelayanan kepada masyarakat akan ditingkatkan,” ntuturnya.
Dia menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti membangun bandara di daerah-daerah terpencil.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan contoh proyek yang bisa dicarikan formulasinya dan dikerjasamakan dengan swasta adalah Pelabuhan dan Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
“Ini contoh saja ya, katakan, Pelabuhan Labuan Bajo. Labuan Bajo akan kita kerja samakan, juga bandaranya,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga akan meminta satu contoh dari ADB terkait dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam sektor transportasi.
Dengan akses yang dimiliki oleh ADB, lanjutnya, skema kerja sama, struktur, dan efisiensi kerja sama antara pemerintah dan swasta di sektor transportasi dapat diketahui.
“Jadi, nanti kita minta saja satu contoh di Kamboja itu kan dikerjasamakan dengan pihak tertentu. skemanya seperti apa, ADB gampang liat struktur seperti apa, efisiensi yang terjadi seperti apa,” katanya.
Kerja sama antara Kemenhub dengan ADB, dia mengatakan akan berlangsung selama 5 tahun. Setelah itu, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan berbicara mengenai pinjaman dari ADB dalam 2 tahun.
Hanya saja, lanjutnya, pihaknya lebih banyak bicara mengenai capacity building pada tahap pertama kerja sama dengan ADB.
