Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM berupaya meningkatkan penyaluran KUR kepada tenaga kerja Indonesia (TKI).
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengakui bahwa realisasi penyaluran KUR Penempatan TKI masih relatif rendah.
Hal tersebut disebabkan TKI lebih memilih pinjaman dari Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Mengingat PJTKI selama ini telah membantu memberikan pinjaman kepada para TKI dengan akses yang lebih mudah terutama untuk modal awal bagi para TKI di negara tujuan.
"Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar Bank Penyalur KUR dapat meningkatkan penyaluran KUR kepada TKI", kata Puspayoga dalam Rapat Kerja dengan Tim Pengawas TKI DPR RI, di Jakarta, melalui keterangan resminya Rabu (21/3/2018).
Agenda raker membahas kesiapan kementerian/lembaga dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Puspayoga menjelaskan, melalui program pembiayaan yang ada, Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengakses KUR Penempatan TKI.
Dimana KUR Penempatan TKI diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah maksimal sebesar Rp25 juta dengan suku bunga sebesar 7% efektif pertahun.
"Jangka waktu KUR penempatan TKI paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama tiga tahun," katanya.
Pada 2017, telah disalurkan KUR TKI sebesar Rp329,629 miliar untuk 22.663 orang TKI. Sementara untuk tahun 2018 sampai dengan 28 Februari 2018, telah disalurkan KUR sebesar Rp41,574 miliar yang disalurkan kepada 2.793 debitur.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga untuk KUR Penempatan TKI sebesar 14%.
Adapun bank penyalur KUR yang telah menyalurkan KUR Penempatan TKI sebanyak tujuh bank. Bank tersebut yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank Maybank, Bank Sinarmas, dan Bank Chinatrust Indonesia (CTBC).
Di samping itu, Menkop dan UKM Puspayoga juga mengungkapkan, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam program Desa Migran Produktif. Tujuannya, untuk memperlancar penyaluran KUR bagi TKI.
"Sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, kami telah melakukan kegiatan, antara lain pelatihan kewirausahaan bagi pasca TKI di tujuh kabupaten atau kota," katanya.
Dia menambahkan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kota Semarang dan Kabupaten Tegal, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di Kabupaten Langkat.
.jpg?w=300&h=221)
