Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah memutuskan untuk mengerek target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada 2025.
Airlangga menyampaikan keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Harapannya, program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian.
“Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (24/12/2024).
Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.
Adapun penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 telah mencapai Rp280,28 triliun atau 100,1% dari target. Angka ini tumbuh sebesar 7,8% year on year (YoY) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.
Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.
Airlangga melaporkan meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%.
Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.
Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi pada 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.
Dalam rapat koordinasi (rakor) terkait KUR tersebut, Airlangga termasuk di dalamnnya menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses. Selain itu, pemerintah juga menyetujui skema kredit/pembiayaan investasi padat karya.
Pada saat yang sama, pemerintah juga melanjutkan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% terhadap UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar.
