Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah sejak lama dinilai tidak efektif untuk menstabilkan harga pangan. Penerapan HET adalah bentuk intervensi pasar karena sudah mendistori permintaan dan penawaran di pasar. Hal ini justru akan meningkatkan peluang terjadinya kelangkaan komoditas tersebut di pasar.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, salah satu penyebab tidak efektifnya penerapan HET adalah tidak dihitungnya biaya tambahan seperti biaya transportasi dan biaya tenaga kerja dalam penetapan HET. Biaya-biaya tersebut memengaruhi harga jual komoditas yang seringkali melebihi HET kalau pedagang ingin mendapatkan untung. Selain itu, para pedagang juga sudah membeli komoditas dengan harga yang melebihi HET dari pedagang grosir.
“Alih-alih menurunkan harga, kebijakan ini justru memicu adanya pasar gelap dan meningkatkan risiko kelangkaan komoditas tersebut. Misalnya saja beras. Di sisi lain pemerintah justru menyebut panjangnya rantai distribusi adalah penyebab tingginya harga beras di Indonesia. Kalau begitu pemerintah harus bisa menyederhanakan rantai distribusi yang panjang dulu sebelum menerapkan HET,” jelasnya dalam siaran persnya.
Penetapan HET juga tidak efektif untuk menstabilkan harga daging sapi di Tanah Air. Harga daging sapi tetap konsisten di atas Rp 100.000, yaitu berkisar antara Rp 100.000 sampai dengan Rp 120.000 per kilogram. Di beberapa daerah, harganya bahkan mencapai Rp 150.000 per kilogram. Setelah melakukan berbagai cara, seperti menetapkan harga acuan dan membentuk satuan tugas (satgas) pangan, harga komoditas yang satu ini tetap tidak bisa mencapai angka Rp 80.000 per kilogram, seperti yang sudah ditargetkan oleh pemerintah.
“Pemerintah juga harus mempertimbangkan harga pakan, tenaga kerja dan biaya lain yang dikeluarkan peternak. Harga pakan, tenaga kerja dan lain-lain justru semakin mahal. Semakin murah daging dijual maka akan semakin mengurangi harga di peternak,” jelasnya.
Sejak tahun 2012 hingga proyeksi tahun 2017, Indonesia terus menerus mengalami defisit daging sapi. Jumlah permintaan daging sapi tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Data Kementerian Pertanian melalui publikasi tahunan outlook daging sapi juga menjelaskan kalau defisit tetap terjadi walau ada impor.
Penurunan defisit daging sapi hanya dihitung berdasarkan konsumsi rumah tangga. Sementara kebutuhan daging sapi di luar rumah tangga yang di perkirakan cukup besar belum terhitung. Sementara itu produksi dalam data dihitung dari jumlah produksi domestik daging sapi karkas yang mana terdiri atas berat daging murni dan tulang. Asumsi daging sapi karkas untuk menghitung defisit ini tidak mencerminkan ketersediaan daging sapi murni yang jumlahnya sebenarnya jauh lebih sedikit.
