Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan 26 ruas proyek jalan tol dalam konstruksi dengan progres di atas 70% dapat beroperasi pada paruh kedua tahun ini.
Berdasarkan data pemantauan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) per awal Juli 2018, sebanyak 9 ruas tol rencananya mulai beroperasi pada Juli, 1 ruas pada Agustus, 2 ruas pada September, 2 ruas pada Oktober, 5 ruas pada November, dan 7 ruas pada Desember.
Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa sampai awal Juli, proses uji laik operasi lima ruas tol yang diproses bulan lalu sudah dilakukan dan tinggal menunggu proses selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat laik operasi (SLO) dan penetapan tarif sebagai dasar pengoperasian.
Kelima ruas tol tersebut ialah tol Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 SS Tanjung Morawa—SS (simpang susun) Parbarakan (10,75 km), Gempol—Pasuruan seksi 2 SS Rembang—SS Pasuruan (6,60 km), akses Dryport Cikarang tol Jakarta—Cikampek (3,50 km), Pejagan—Pemalang seksi SS Brebes Timur—Sewaka (37 km), dan Pemalang—Batang seksi Sewaka—SS Pemalang (5,20 km).
Sementara itu, ruas Rembang—Pasuruan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Juni lalu.
Dari lima tol tersebut, tiga di antaranya akan beroperasi pada Juli dan Agustus, yakni ruas Tanjung Morawa—SS Parbarakan, Brebes Timur—Sewaka, dan Sewaka—SS Pemalang.
Baca Juga
“Uji kelaikan semua sudah berjalan, tinggal kami dorong proses selanjutnya,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Dalam waktu dekat, BPJT akan mempersiapkan uji kelaikan operasi (ULO) untuk sejumlah ruas tol karena pembangunan fisik hampir selesai dan ditargetkan beroperasi. “Dan beberapa ruas yang hampir siap akan didorong lagi, seperti tol Desari [Depok—Antasari].”
Berikut ini 26 ruas jalan tol yang beroperasi mulai Juli sampai dengan Desember 2018.
Sebelumnya, beberapa ruas tol yang akan beroperasi pada Juli seperti Solo—Ngawi segmen Kartasura—Sragen dan Pejagan—Pemalang seksi 3 & 4 (Brebes Timur—Pemalang) ditargetkan dapat beroperasi pada April dan Mei 2018. Namun, pengoperasian kedua ruas itu molor menjadi Juli setelah sertifikat laik operasi (SLO) dan penetapan tarif oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono baru diterima pada awal Juni.
