Bisnis.com, JAKARTA -- Penyediaan infrastruktur konektivitas laut dan antarmoda tetap menjadi isu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2020-2024.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo mengatakan integrasi pelabuhan dan kawasan industri akan dilakukan untuk merealisasikan prioritas itu.
"Pemerintah akan mengupayakan efisiensi biaya logistik sehingga mendekatkan pelabuhan dengan kawasan industri," katanya dalam Sarasehan Nasional Kemaritiman 2018, Kamis (4/10/2018).
Khusus untuk konektivitas laut, tuturnya, fokus akan diletakkan pada pengelolaan pelabuhan dengan efisiensi pada jaringan pelayaran. Begitu pula dengan pengembangan e-logistik melalui pengembangan sistem Inaportnet yang terintegrasi dan implementasi delivery order (DO) online.
Lebih lanjut, Agus yang mantan Direktur Utama PT Inka (Persero) itu mengatakan transportasi laut yang terangkai dengan baik turut berkontribusi pada pemerataan harga komoditas di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah mewujudkannya a.l. melalui program tol laut untuk menekan kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur Indonesia.
“Program tol laut dinilai mampu menurunkan harga semen di Wamena, harga gula pasir di Fak-Fak Papua, harga minyak goreng di Larantuka, dan beberapa daerah timur lainnya," ujarnya.
Untuk integrasi dengan dunia internasional, pemerintah membangun pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara; Patimban di Subang, Jawa Barat; Makassar New Port di Sulawesi Selatan; dan Pelabuhan Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat.
Di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar, pemerintah membangun konektivitas dengan menyediakan angkutan laut terjadwal dengan mengadakan 113 trayek perintis untuk melayani mobilitas masyarakat setempat.
