Bisnis.com, JAKARTA—Upaya pemerintah untuk mendukung industri keramik dalam negeri tidak berhenti pada pemberian perlindungan berupa bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).
Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, mengatakan ada upaya lain yang akan dibahas untuk mendukung sektor ini, yaitu harga gas yang berdaya saing.
“Industri berharap harga gas yang berdaya saing, bukan murah supaya produk Indonesia bisa eksis di tataran global. Ini yang akan saya laporkan ke presiden setelah kunjungan ini,” ujarnya di sela-sela kunjungan ke pabrik keramik Quadra dan Arwana Citramulia, Selasa (16/10/2018).
Dia menilai dengan dukungan pemerintah melalui penerapan BMTP, industri mulai menggeliat kembali dengan perluasan usaha mereka. Industri ini akan berlari semakin kencang apabila ada insentif lain, salah satunya harga gas yang berdaya saing.
Pemerintah, lanjutnya, ingin agar semua industri bergerak dengan baik supaya memberikan multiplier effect yang merata di sektor tenaga kerja, pendapatan masyarakat, hingga peningkatan devisa bagi negara.
“Pemerintah serius menyelesaikan permasalahan yang dihadapi industri di Indonesia. Kami juga menggenjot semaksimal mungkin ekspor agar bisa memperbaiki neraca dagang,” kata Moeldoko.
Elisa Sinaga, Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), menuturkan biaya energi masih menjadi kendala di industri keramik dan menjadi faktor yang cukup dominan terhadap biaya produksi dengan kontribusi sebesar 23%--40%.
“Kami berharap dukungan pemerintah agar industri keramik dapat meningkatkan daya saing dengan melakukan evaluasi harga gas saat ini,” jelasnya.
Selain itu, industri juga ingin supaya harga gas di wilayah Jawa bagian barat dan bagian timur serta Sumatra Selatan bisa disamakan di kisaran US$7,2—US$7,5 per MMBTU. Saat ini, harga di Jawa bagian timur sebesar US$7,98 per MMBTU, Jawa bagian barat senilai US$9,16 per MMBTU, dan Sumatra Selatan senilai US$9,3 per MMBTU.
