Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia meminta Kementerian BUMN menunjuk Plt Direktur Utama PLN apabila Sofyan Basir dinonaktifkan pasca ditetapkan tersangka oleh KPK.
Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Rizal Calvary M mengatakan penunjukkan Plt Direktur Utama PLN ini sebagai upaya untuk menjaga pelayanan ke masyarakat. Pelayanan listrik dinilai tidak boleh terganggu.
Hal tersebut juga berkaitan agar program penyediaan ketenagalistrikan dalam berbagai proyek besar pemerintah tidak terganggu, utamanya dalam program energi baru terbarukan.
Rizal mengatakan pengusaha pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah dan PLN dalam menyukseskan berbagai proyek pembangkit guna menjaga iklim investasi dan penyediaan listrik bagi masyarakat dan industri.
“APLSI meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK yang tengah berjalan. KPK pasti akan bekerja secara professional,” katanya, Rabu (24/4/2019).
Adapun Sofyan Basir ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap pembangunan proyek PLTU Riau-1 pada Selasa (23/4/2019). Penetapan tersangka ini dilakukan setelah melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1.
Baca Juga
Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka yakni Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih dan Pengusaha Johannes B Kotjo.
PLTU Riau-1 memiliki kapasitas 2 x 300 MW dengan Letter of Intent (LoI) yang telah ditandatangani pada pertengahan Januari 2018. PLTU Riau-1 ditarget beroperasi komrsial pada 2024.
