Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali mengungkapkan, adanya fenomena kehebohan yang selalu mengiringi membaiknya kinerja keuanan perusahaan pelat merah Garuda Indonesia.
Menurutnya, bukan baru kali ini Garuda membuat kehebohan. Ia memperhatikan, setiap kali kondisi keuangan dan kinerjanya membaik hampir dapat dipastikan selalu ada yang mempertanyakan. Setelah menderita rugi sebesar Rp3 triliun (2017), pada tahun 2018 Garuda dinyatakan untung hampir Rp100 Miliar. Lalu pada kwartal pertama 2018 laba bersihnya disebutkan mencapai USD 19,7 juta.
Guru besar UI ini dalam tulisannya membandingkan keberatan yang diajukan 2 orang komisaris Garuda (2019) dengan yang diajukan segelintir orang pada tahun 1999 tak lama setelah krisis dan perusahaan diperbaiki Robby Djohan. Sebelumnya, antara tahun 1995-1998 Garuda rugi sekitar Rp 5T. Tetapi tahun 1999 sudah bisa untung sekitar Rp 0,4T.
“Saat itu Garuda kurs rupiah anjlok lebih parah dari keadaan tahun 2015-2018 dan menjadi sapi perah dari oknum pejabat yang lalu diikuti oknum-oknum orang dalam. Akibatnya, cash flow Garuda negatif. Servisnya memburuk. Hutangnya membesar. Ketepatan waktunya rendah sekali. Satu-satunya yang tersisa tinggal keandalan keamanan (safety). Meski begitu karyawan percaya Garuda mustahil dipailitkan karena ia milik negara.” ujarnya.
“Kerugian yang diderita Garuda beberapa tahun belakangan ini ada kemiripannya, tetapi konteksnya sudah berbeda,” ujarnya.
Dia memaparkan, pada saat perusahaan diperbaiki di tahun 1999, para pegawai di dalam pun sulit mempercayai akan adanya keajaiban. Apalagi mereka semua dituntut berkorban. Korupsi dibabat, governance diperbaiki. Oknum-oknum yang memainkan penjualan tiket ditertibkan. Demikian pula yang merongrong bisnis kargo dan catering. Semua ditertibkan. Termasuk jatah tiket gratis untuk pegawai yang biasa dinikmati keluarga di masa liburan, terpaksa saat itu dipindahkan.”
“Tahun ini, saya melihat direksi Garuda juga melakukan penertiban serupa. Jadi pasti ada yang bisnisnya terganggu. Bedanya keadaan internal kini lebih solid sehingga mereka lebih mendukung. Lagi pula kini salah satu rekan bisnisnya menjadi pemegang saham.
Dia juga menilai ledudukan direksi mudah digoyang karena Garuda Indonesia adalah gunung emas yang banyak bisnisnya. Ibarat sapi perah, susunya diperas sampai kering dan kalau gizinya tidak diberi. Sapinya bisa mati.
“Keadaan seperti itu selalu muncul kembali begitu direksi lengah dan menjadi rugi. KPK saja pernah tunjukkan titik-titik penyebab kerugiannya. Dan selalu heboh begitu direksi baru mengumandangkan transformasi, termasuk hari ini,” tambahnya.
Bahkan BPK pun turut memberi perintah atas temuan-temuannya untuk dibenahi direksi. BPK dan KPK berkeyakinan kalau semua diperbaiki, kerugian negara bisa dicegah. Jadi harusnya komisaris mendukung berakhirnya kerugian di Garuda yang sudah sering menjadi temuan auditor BPK.
Rhenald menilai, masih sulit melepaskan konteks seperti itu pada hari ini di Garuda mengingat kini ada dua pihak pemegang saham. Masing-masing memiliki kepentingan.
Pemerintah sebagai pemegang saham di satu sisi berkepentingan untuk menyelamatkan uang negara, membuka akses daerah-daerah terpencil dan mengefisienkan BUMN melalui sinergi dan holding BUMN. Sedangkan PT Trans Airways juga punya bisnis hiburan, content, hotel, travel (Antavaya Group) dan bisnis-bisnis lain yang punya kesempatan berbisnis dengan Garuda.
Pada tahun 1999, menurut ahli manajemen ini, Robby Djohan dan Abdul Gani sempat menyewa jasa biro iklan Matari untuk mengangkat kembali reputasi Garuda. Setelah keadaan keuangan dan pelayanannya diperbaiki, Garuda berkeyakinan sesuatu telah berubah. Garuda ingin agar pelanggan-pelanggannya yang sudah sempat bermigrasi ke airlines asing kembali kepadanya. Maka digulirkanlah kampanye “kini lebih baik.”
Ternyata banyak pihak yang tersinggung dan meminta iklan tersebut ditarik. Pasalnya, kalau kini lebih baik, berarti manajemen yang dulu tidak baik. Begitu prasangka mereka.
Pandangan itu didukung oleh pihak-pihak dan oknum-oknum yang menjadi korban penertiban. Mereka semua ikut menggoyang Garuda dengan tidak mempercayai kemajuan. Maka baginya sulit mempercayai keadaan hari ini semata-mata masalah pencatatan keuangan. Bagi seorang CEO, dalam menganalisis Bisnis airlines yabg super jumbo seperti Garuda harus penuh perhitungan dan pandai membaca kepentingan, apalagi Garuda Indonesia yang omsetnya USD 4,37 Miliar atau Rp 60,7 Triliun.
Maka perlu kehati-hatian dalam membaca dan memperbaikinya.
*Garuda 4.0*
Guru Besar UI itu menyatakan, semua pihak harus benar-benar siap penerima perubahan. Namun perubahan paling mendasar yang harus dituntut adalah cara berpikir.
Ia menyebut 4 perubahan orientasi. Pertama, semua insan Garuda termasuk BOC dan BOD telah harus mengerti dampak disruption.
Sementara masih banyak travel agent termasuk layanan angkutan jamaah umroh yang dikelola dengan pendekatan 1.0, yaitu paper based. “Ini era Garuda 4.0. Mohon maaf kalau cara-cara lama cari untung sudah harus dikikis. Kalau dulu, paper-based travel, bisa kuasai seat pesawat tanpa komitmen. Hari ini _load factor_ pesawat harus terisi. Artinya komitmen ada konsekuensinya. Kalau tidak airlines tak pernah untung. Tetapi kalau Garuda untung pasti ada Travel 1.0 yang buntung.”
Kedua, jenis pendapatan. Bila dulu airlines bisa mengendalikan pendapatan dari penumpang semata-mata (tiket), kini airlines semakin sulit hidup dari tiket karena margin tiket dari tahun ke tahun semakin menipis.apalagi muncul LCC dan millenial traveler yang price sensitive.
GARUDA harus membidik eksekutif yang bukan prmburu diskon. Konsumen pemburu diskon bisa diarahkan pada anak-anaknya saja (Citilink dan Sriwijaya) Karena itu, bisnis model perusahaan penerbangan harus berubah. Harus pandai cari pendapatan-pendapatan besar diluar tiket.
Karena itu pendapatan besar dari PT Mahata yang didapat oleh Garuda, harusnya disyukuri karena itu bentuk pendapatan non tiket yang besar.
Ketiga, Revenue Recognition . Pengakuan pendapatan memang menjadi sumber _dispute_ kali ini karena dalam prinsip akuntansi, dianut falsafah konservatif yang menuntun pengakuan pendapatan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Namun perlu didalami juga hubungan antara up-front fee (semacam installment fee) yang diterima di depan dengan pembayaran bagi hasil yang diterima sesuai tahun pelaksanaan.
Mengingat Garuda masih berstatus BUMN, tentu perlu pula diperhatikan pengakuan pendapatan ini dengan UU Keuangan Negara sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam menerapkan prinsip-prisinp yang diatur.
"Menurut saya PSAK mengatur beberapa kondisi yang bisa dipakai untuk memungkinkan tagihan dijadikan pendapatan asal syarat-syaratnya terpenuhi. Short-term win seperti ini bisa menjadi penyemangat untuk menimbulkan optimisme dalam menghadapi perubahan," terangnya.
Keempat, tentu menjadi lebih baik bila setiap pemegang saham menyampaikan secara terbuka apa tujuannya dengan memiliki blok saham yang signifikan dari sebuah perusahaan BUMN.
Rencana-rencana bisnis ke depan, sinergi yang diharapkan, dan kemungkinan-kemungkinan memperbesar usaha milik sendiri di luar saham yang dikuasainya perlu dibuka sebagai asas transparansi. Apalagi kalau kelak bisa menentukan jajaran direksi. Sebab kehadiran wakil pemegang saham dalam jajaran komisaris, sebenarnya telah memberi peluang pada pemegang saham untuk berbisnis dengan manajemen di kemudian hari. Ini sebaiknya dibuat transparan.
