Sektor transportasi darat selalu dibayangi oleh berbagai persoalan pelik yang telah berlangsung sangat lama. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus bekerja keras untuk segera melakukan pembenahan. Tak jarang, upaya perbaikan dan pembenahan yang dilakukan justru mendapat respons negatif dari beberapa pihak.
Budi Setiyadi yang saat ini mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan menyadari betul bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan belum tentu bisa menyenangkan semua pihak.
Tidak hanya mendapat protes, tetapi tekanan dari pihak tertentu juga pernah dia dapatkan ketika mengeluarkan suatu kebijakan.
“Kalau tekanan dalam arti menekan saya untuk harus melakukan begini dan begitu, alhamdulillah belum ada. Kalaupun sempat ada tekanan misalnya soal ojek itu wajarlah. Mereka juga tidak memaksa,” ujarnya.
Budi mengaku cukup beruntung bisa mendapatkan pimpinan yang sangat perhatian terhadap persoalan dan tugas-tugas yang dijalankannya. Meski pembenahan transportasi darat menjadi tanggung jawab yang dipikulnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga merasa bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama.
Sebelum memutuskan sebuah kebijakan, dia menyatakan selalu mengadakan diskusi terlebih dahulu dengan stakeholder terkait. Selain itu, dia juga meminta masukan dari Menteri Perhubungan dan para pakar. Hal itu dilakukan agar kebijakan yang diterbitkan bisa dijalankan secara optimal.
“Sejak awal sebelum aturan diterbitkan saya sudah berupaya untuk akomodatif, responsif, dan adaptif dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan,” ucapnya.
