Menurutnya, dalam menerbitkan setiap kebijakan, dia selalu berusaha bersikap adil, dan tidak berpihak pada salah satunya. Dia menegaskan bahwa keberpihakannya hanya pada aspek keselamatan.
Tidak hanya melibatkan kalangan pemerintah, dan pelaku bisnis, secara terbuka Budi juga menerima masukan dari masyarakat berkaitan dengan langkah yang dilakukan untuk membenahi dan meningkatkan layanan transportasi darat.
“Misalnya, untuk program BRT (bus rapid transit) itu kami jalankan agar masyarakat mau beralih ke transportasi massal. Namun jika dalam pelayanannya dirasa masih ada yang kurang, kami terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Dalam kurun 2 tahun menjalankan tugas sebagai Dirjen Perhubungan Darat, pria kelahiran Banyumas ini telah melakukan pembenahan pada berbagai hal berkaitan dengan transportasi darat.
Beberapa di antaranya adalah perbaikan angkutan perkotaan, revitalisasi terminal, penertiban truk ODOL (over dimension overload), penertiban ojek dan taksi online, hingga pembatasan usia kendaraan untuk bus.
Untuk mengubah wajah transportasi darat di Indonesia, Budi menyatakan bahwa tidak hanya perlu sentuhan dari pemerintah, tetapi juga perlu dukungan masyarakat.
“Yang penting dengan masyarakat, ayo kita sama-sama membenahi. Kami membenahi sarana dan parasarananya, sedangkan masyarakat benahi mindset-nya untuk mau menggunakan transportasi umum,” ucapnya.
