Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Jokowi menyatakan pertumbuhan ekonomi global sedang melambat dan kemungkinan terjadinya resesi semakin besar. Di hadapan para peserta rapat yang terdiri dari sejumlah menteri Kabinet Kerja hingga Gubernur Bank Indonesia, Jokowi meminta langkah antisipatif yang kongkrit.
Menurutnya, salah satu jalan keluar atas tantangan yang dihadapi Indonesia adalah penanaman modal asing atau investasi asing.
Jokowi meminta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan sebagainya untuk menginventarisir perusahaan asing yang akan menanamkan modal di Indonesia namun belum terealisasi sampai saat ini.
Jokowi menyebut sejumlah contoh seperti perusahaan petrokimia dari Taiwan yang akan berinvestasi dengan nilai besar di Indonesia namun memiliki masalah tanah dengan PT Pertamina (Persero).
Di samping itu, Jokowi menyebut nama perusahaan minyak asal Arab Saudi, Aramco yang belum berinvestasi di Indonesia. Jokowi ingin para investor benar-benar merasa dilayani.
"Semuanya akan kita cek satu per satu listnya. Sehingga betul-betul mereka merasa dilayani. Jadi tolong menteri-menteri ini berikan pelayanan baik bagi investasi yang memang menjadi sebuah solusi atau jalan keluar dari tadi yang sudah saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi, kita ini jangan kayak pejabat minta dilayani. Kita melayani," katanya.
Dalam sepekan ke depan, Presiden akan mengajak para menteri untuk bicara lagi mengenai bagaimana menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat investasi itu.
Jokowi menyebut contoh bagaimana investor tidak memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasinya. Pada 2 bulan lalu, ujar Jokowi, sebanyak 33 perusahaan memindahkan investasinya dari Tiongkok.
"23 memilih di Vietnam. 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. Nggak ada yang ke kita. Dari 33, sekali lagi, 33 perusahan di Tiongkok yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi, hati-hati, berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan," kata Jokowi.
Jokowi menyebut investor memilih negara lain seperti Vietnam, bukannya Indonesia, karena hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proses pemindahan investasi itu. Sementara itu, proses pemindahan investasi ke Indonesia membutuhkan waktu bertahun-tahun.
"Kemudian tahun 2017, ini contoh, 2017 ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi, tapi relokasinya ke mana? Coba kita lihat, dari 73 perusahaan, 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand, dan Filipina dan baru yang berikutnya 10 ke Indonesia," kata Jokowi.
Dengan demikian, Jokowi menyatakan permasalahan mengenai investasi itu berada di internal pemerintahan. Penyelesaian persoalan itu merupakan kunci supaya Indonesia dapat keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hal itu dapat memayungi Indonesia dari kemungkinan resesi global yang semakin besar.
"Kuncinya hanya ada di situ. Ndak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ. Oleh sebab itu saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat, aturan-aturan yang menghambat, regulasi-regulasi yang memperlambat," kata Jokowi.
