Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta petugas desa migran produktif (Desmigratif) membantu Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat dan melengkapi database rumah tangga pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk database usaha para pekerja migran.
Kelengkapan database tersebut sangat membantu ketika Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ingin mengetahui secara detail angka pekerja migran, PMI purna dan keluarga pekerja migran yang memiliki usaha di seluruh Indonesia
" Petugas Desmigratif memiliki peran untuk membantu Kemnaker dalam mengidentifikasi rumahtangga pekerja migran. Misalnya berapa provinsi/kabupaten/desa, lalu berapa unit usaha, bergerak di bidang apa saja. Yang sudah layak ekspor ada atau tidak? " kata Hanif, dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (14/9/2019).
Hanif juga berharap petugas Desmigratif mampu berperan untuk menghubungkan Desmigratif dengan pemerintah di daerah, Disnaker dan sebagainya, sehingga pengelolaan Desmigratif semakin efektif.
"Saya berharap ke depan, petugas desmigratif harus maju terus dan menjadi garda terdepan untuk bisa membantu memfasilitasi para pekerja migran beserta seluruh keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih aman dan lebih sejahtera, " terangnya.
Tak jauh berbeda, Plt Dirjen Binapenta Kemnaker Aris Wahyudi menambahkan program Desmigratif menegaskan konsep penanganan desa kantong pekerja migran secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberdayakan, melindungi dan melayani pekerja migran beserta keluarganya mulai dari desa.
Desmigratif dibangun melalui empat pilar yakni pusat layanan migrasi, usaha produktif, pengasuhan anak secara bersama, dan koperasi yang dalam pelaksanaannya memerlukan proses pembelajaran dan kreativitas.
Secara akumulasi dari 2016 hingga 2019 telah dilaksanakan program Desmigratif di 12 provinsi, 107 kabupaten/ 314 kecamatan dan 402 desa.
