Bisnis.com, JAKARTA – Dalam menghadapi era Industri 4.0, seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) yang terdapat di berbagai daerah juga selayaknya harus memiliki beragam peralatan teknologi yang paling mutakhir untuk bisa menyesuaikan diri dengan teknologi kekinian di dunia kerja.
"Banyak BLK yang sudah kami kunjungi memiliki peralatan yang usang dan ketinggalan zaman. Jangan sampai alat yang digunakan praktik selama di BLK jauh berbeda dengan peralatan yang digunakan pada dunia kerja umumnya," kata Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dalam rilisnya pada Senin (23/12/2019).
Menurut dia, Komisi XI DPR juga tidak ragu dalam mendukung anggaran yang diperlukan guna memperkuat infrastruktur gedung dan peralatan yang ada agar fungsi yang dijalankan oleh BLK dapat sesuai dengan harapan.
Apalagi, Rahmad mengingatkan bahwa BLK memiliki fungsi luar biasa untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja terlatih dan menciptakan kewirausahaan.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyatakan melalui pendidikan informal seperti BLK ini diharapkan lulusannya bisa mandiri karena memiliki keahlian khusus.
Alumni BLK saat ini, lanjutnya, juga sudah banyak yang mandiri, seperti setelah melalui pelatihan ada yang telah bisa membuka bengkel motor sendiri. Kemudian, ada juga setelah mengikuti pelatihan bahasa asing, mereka menjadi TKI yang bekerja dengan kemampuan bahasa lebih baik.
"Menjadi pekerjaan rumah bersama karena ada banyak instruktur BLK yang purnabakti atau pensiun, maka pemerintah harus mengkaji kembali untuk membuka rekruitmen instruktur agar terjadi regenerasi," papar Rahmad.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene juga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk memberi perhatian terhadap nasib BLK agar bisa menjalankan fungsinya mencetak SDM terlatih dan siap diserap dunia kerja.
Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX DPR terus mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap pemenuhan upah yang layak bagi pekerja, juga menciptakan lapangan kerja dengan melakukan revitalisasi pusat-pusat pembekalan kerja termasuk BLK dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.
“Komisi IX DPR RI juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung program pengiriman TKI terlatih menggantikan TKI yang bekerja di sektor informal. Pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan juga patut kita dukung bersama supaya manfaatnya dapat di rasakan seluruh lapisan masyarakat," kata politisi Nasdem itu.
