Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berharap tersambungnya jalan Trans Papua dapat menekan disparitas harga di daerah tersebut.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sugiyartanto mengatakan Trans Papua yang merupakan jalan nasional non-tol sudah menjadi program sejak dulu.
"Jalan Trans Papua sudah program dari dulu, untuk membuka keterisolasian sekaligus konektivitas. [Harapannya] supaya segera tersambung, sehingga diharapkan tidak terlalu besar disparitas harga," katanya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2020).
Sebelumnya, diberitakan bahwa pembangunan jalan Trans Papua diperkirakan bisa diselesaikan pada akhir 2020 dengan progres pengerjaan yang sudah mencapai lebih dari 95 persen.
Untuk diketahui, saat ini sisa pengerjaan Trans Papua tinggal 26 kilometer dari total 2.345 kilometer. Rencananya, Kementerian PUPR akan menyiapkan dana untuk pengadaan lahan sebesar Rp2,9 triliun.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan kalau keberadaan jalan Trans Papua memang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut harus diiringi dengan pembangunan wilayah.
Baca Juga
Menurutnya, sekarang ini, jalan Trans Papua hanya dibuat untuk angkutan logistik yaitu untuk menekan biaya supaya tidak ada kenaikan yang terlalu berat.
"[Supaya] tidak ada hal -hal yang membuat biaya logistik itu menjadi lebih mahal dan barang bisa terdistribusi. Jadi ini lebih banyak pada konteks pemerataan pembangunannya. Kalau untuk pertumbuhan mungkin belum lah, karena dia berproses," ungkapnya.
