Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai daerah yang hanya mengandalkan dana pemerintah yakni APBN dan APBD dalam proyek infrastruktur, maka dapat dipastikan pembangunannya berjalan lambat.
Dia pun mengajak para Kepala Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak ragu-ragu dalam menerapkan skema pembiayaan baru, salah satunya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Ketika duit [APBD] tidak ada, swasta mau masuk, PII [PT Penjaminan Infrastruktur] bisa menjamin dan regulasi bisa diubah maka lakukan itu. Pemerintah menjadi sangat dinamis dan mengikuti tuntutan masyarakat sehingga masalah bisa diselesaikan," katanya di Jakarta, Senin (9/3/2020).
Baca Juga
Khusus di Jawa Tengah, Ganjar mengajak para investor swasta untuk berperan besar dalam proyek di sektor air minum dan pengolahan sampah melalui skema pembiayaan KPBU.
Selain itu, opsi penerbitan obligasi daerah juga diakuinya sudah diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Ganjar menyebutkan proses penerbitan obligasi daerah sudah sampai di meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Kami tinggal menunggu keputusan dari DPRD," katanya.
