Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memberikan relaksasi untuk tetap menjaga iklim investasi yang baik di bidang infrastruktur dengan ekonomi yang terdampak Covid-19.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan pendanaan pembangunan infrastruktur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN.
Menurutnya, dari sisi pendanaan APBN, Kementerian PUPR perlu mempertimbangkan secara matang kebijakan strategis pembangunan infrastruktur ke depan setelah anggarannya dipangkas dari Rp44,58 triliun menjadi Rp75,63 triliun pada 2020.
Yayat menilai justru yang menjadi masalah sumber pembiayaan adalah yang tidak berasal dari APBN. Dia menjelaskan selama ini infrastruktur besar ditangani BUMN. Namun, sekarang ini BUMN juga kesulitan.
Yayat mencontohkan beberapa pembangunan infrastruktur yang telah rampung juga masih belum bisa menjadi sumber pemasukan seperti Tol Jakarta -Cikampek II Elevated yang belum bertarif. Padahal, mekanisme tarif jadi instrumen pengembalian investasi.
Di sisi lain, katanya, pembangunan infrastruktur juga seharusnya menjadi daya tarik untuk perkembangan investasi di daerah. Namun, ada yang belum memiliki daya tarik secara bisnis tetapi lebih ke konteks pemerataan pembangunan.
Baca Juga
"Jadi saya kira agar menjaga iklim investasi yang menarik, sudah saatnya harus ada relaksasi, terkait instrumen kebijakan perizinan, peningkatan pola insentif, yang bisa langung diintervensi dan bisa cepat dilakukan, seperti simplikasi perizinan," kata Yayat kepada Bisnis, Minggu (14/6/2020).
Menurut dia, harus diakui jika selama ini banyak terdapat biaya eksternal terkait dengan kebijakan di daerah yang tidak bersinergi dengan pusat sehingga ada kebijakan yang tidak saling mendukung dan menjadi beban investor. Oleh karena itu, katanya, ketertarikan investasi akan muncul jika instrumen biaya eksternal bisa dikurangi.
"Di Vietnam itu langsung red carpet. Kita itu kadang lebih suka berdebatnya. Izin itu perlu tapi tidak perlu ribet dengan birokrasi panjang," katanya.
Dia menambahkan dengan adanya kondisi yang terdampak karena Covid-19, perlu ada perubahan pola kebijakan baik di pusat maupun daerah untuk kemudahan. Menurutnya, perizinan sebaiknya tidak dijadikan instrumen pendapatan dengan target berat.
"Yang penting ekonomi bergerak dulu, pengendalian diperketat dalam arti pengawasan, juga insentif diperbanyak. Bagi pengusaha sekarang pun dalam posisi yang cukup berat. Bagaimanapun membangun kalau daya beli belum pulih, berat juga," jelasnya.
Yayat menyarankan agar Kementerian PUPR dapat memberikan dukungan ke sektor yang dianggap dapat menjadi pemicu percepatan pemulihan ekonomi.
"Jadi harus ada sinergi, Kementerian PUPR tidak boleh jalan sendiri, harus jadi penyedia, jadi jembatan bagi tumbuh kembangnya investasi baru, [seperti] destinasi, sumber daya baru," katanya.
Dia menambahkan pembangunan infrastruktur tersebut dapat berupa investasi bisnis seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Namun, pembangunan infrastruktur juga dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan air bersih, perumahan, dan sanitasi.
"[Untuk] iklim pembiayaan pembangunan yang sumbernya non-APBN kalau bisa kita berharap tidak terlalu banyak hambatan-hambatan lagi," katanya.
