Bisnis.com, JAKARTA - Status ekonomi Indonesia yang telah naik menjadi upper middle income country membuat tantangan ke depan semakin besar.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan untuk menjaga posisi ini tidaklah mudah sehingga Indonesia perlu menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru agat tidak terjebak sebagai negara berkembang atau middle-income trap, salah satunya yaitu melalui digitalisasi ekonomi.
Sugeng mengatakan untuk mendorong digitalisasi dibutuhkan dukungan daerah karena memiliki peranan yang penting bagi kemajuan Indonesia ke depan.
"Potensi Indonesia untuk menuju digital sangat besar. Dari sisi permintaan, porsi milenial sangatlah besar, penetrasi ponsel juga sangat tinggi, serta besarnya jumlah UMKM. Dari sisi supply sangat penting untuk mendorong masuknya sistem ekonomi dan keuangan digital," katanya dalam webinar, Rabu (8/7/2020).
Sugeng mengutarakan, titik awal digitalisasi dimulai dari aktivitas sistem pembayaran yang digital. Untuk itu, dalam rangka mendorong transformasi ekonomi indonesia ke arah digital, BI telah menyusun blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025.
Di dalam blueprint tersebut tercantumkan 5 visi untuk mengintegrasikan sistem ekonomi secara digital. Aspek penting tersebut di antaranya integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, literasi perbankan, interlink antara teknologi finansial (tekfin) dan perbankan, keseimbangan antar inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, serta persaingan suaha yang sehat.
Baca Juga
Sejalan dengan visi 2025, Sugeng memaparkan berbagai upaya untuk mendorong integrasi ekonomi digital telah diinisiasi BI, salah satunya yaitu program elektonifikasi, dengan mengubah transaksi tunau menjadi nontunai.
"Dengan teknologi yang berkembang pesat, ditambah hadirnya tekfin di sistem pembayaran Indonesia, elektronifikasi akan bergerak ke arah yang lebih maju," tuturnya.
Sugeng mengatakan, ada tiga area utama yang menjadi fokus pengembangan elektronifikasi BI, yaitu bantuan sosial, sektor transportasi, dan transaksi pemerintah daerah.
"Ketiga ini menjadi prioritas karena berdampak luas ke masyarakat, baik layanan publik, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
