Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bangun 19 Lab Fasilitas Uji Kendaraan, Kemenhub Ajak Investor

Kemenhub mengajak investor swasta nasional dan asing untuk mengikuti lelang laboratorium fasilitas pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) menyampaikan keterangan terkait penurunan harga tiket pesawat, di Jakarta, Kamis (20/6/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) menyampaikan keterangan terkait penurunan harga tiket pesawat, di Jakarta, Kamis (20/6/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan tengah bersiap membangun 19 laboratorium fasilitas pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional di Bekasi. Hal ini guna mendukung industri otomotif di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan Indonesia merupakan negara dengan pembuat kendaraan bermotor terbanyak di dunia dan pengekspor terbesar kedua di dunia. Sudah selayaknya memiliki fasilitas pengujian tersendiri berstandar internasional.

"Indonesia produksi paling banyak, pengekspor nomor dua, pengguna paling banyak, tapi mengekspor belum banyak. Oleh karenanya, Indonesia butuh satu upaya agar faktor kelaikan kendaraan bertambah baik, proving ground salah satu cara mencapai itu," jelasnya, Kamis (10/12/2020).

Program besar ini akan berlokasi di Bekasi, Jawa Barat meningkatkan kemampuan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) yang sudah ada.

Menurutnya, pembuatan proving ground tersebut harus memenuhi standar internasional dengan kapasitas dapat menguji berbagai jenis kendaraan termasuk kendaraan listrik dalam kondisi apapun.

"Kami akan bangun 19 pengujian, sesuai standar UN, Asean MRA, sebagai negara pengguna dan produsen terbanyak harus memiliki kompetensi dan fasilitas lebih baik. Dengan adanya proving ground dapat meningkatkan kemampuan regulator dan pihak yang nanti diamanahkan melakukan ini," urainya.

Lebih lanjut pengembangan proving ground tersebut akan dibuat dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) dan membuka peluang bagi investor dalam dan luar negeri.

"Kami beri kesempatan swasta nasional dan asing untuk mengikuti lelang di proyek ini, pemerintah bayar dengan availability payment. Kami pastikan pengujian makin baik dan cepat, kami menggunakan dana swasta dimana pemerintah bisa mencicil dalam waktu tertentu," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper