Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menekankan bahwa stimulus fiskal selama pandemi Covid-19 masih tetap berfokus pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
Staf Khusus Menteri Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Kementerian Keuangan Titik Anas menyatakan bahwa penanganan pandemi di sektor kesehatan akan mencabut akar permasalahan di sektor ekonomi.
Selain pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) serta sosialisasi Gerakan 5M Covid-19 dan penerapannya di masyarakat, dia menegaskan pemerintah akan memprioritas penyaluran bantuan fiskal untuk program vaksinasi.
“Kita harapkan roll-out vaksinasi selesai lebih cepat dari yang direncanakan,” terang Titik dalam Webinar Peluncuran Laporan ‘Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Terhadap Rumah Tangga Indonesia’, Kamis (4/3/2021).
Perlindungan sosial juga masih akan menjadi prioritas seperti tahun lalu. Kemenkeu akan terus mendukung dari segi anggaran terhadap berbagai bentuk bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan bentuk tunai, Kartu Prakerja.
Sementara itu, bantuan rumah tangga juga akan terus disalurkan. Seperti diskon listrik bagi rumah tangga yang memiliki sambungan listrik PLN daya 450 sampai 900 Volt Ampere (VA), dan subsidi kuota untuk menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Baca Juga
Pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga akan tetap mendapatkan stimulus dari pemerintah.
“Seperti tahun lalu saya membaca 12 juta penerima [bantuan]. Jadi, kalau data Kemenkop UKM jumlah mereka adalah 60 juta, maka [penyaluran] mencapai lebih dari 20 persen UMKM kita,” tambahnya.
Dari segi perbankan, Kemenkeu juga akan menyalurkan bantuan kepada UMKM dan korporasi melalui restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, subsidi bunga yang diberikan pemerintah dan juga insurance untuk jaminan dari kredit perbankan.
Insentif fiskal juga bisa dirasakan para pembayar pajak. Titik menyebutkan cukup banyak yang merasakan manfaat dari insentif tersebut.
Adapun, dari 2600 mata anggaran pemerintah hanya 699 yang merupakan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “ Nah, yang lainnya bila diperlukan harus refocusing dan dialokasikan ke prioritas,” tambahnya.
Dari data yang dilampirkan Kemenkeu, PEN 2021 akan difokuskan untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Total anggaran sebesar Rp699,43 triliun.
Sektor kesehatan mendapatkan alokasi dana terbanyak sebesar Rp176,30 triliun. Sedangkan, Rp157,41 triliun akan digunakan untuk perlindungan sosial.
Untuk program prioritas seperti penciptaan tenaga kerja, food estate dan irigasi, pengembangan industri dan kawasan strategis, serta fasilitas pinjama daerah mendapatkan sebesar Rp122,42 triliun.
