Bisnis.com, JAKARTA — Enam dari sembilan usulan insentif untuk sektor hulu migas telah mendapatkan lampu hijau oleh pemerintah. Pemberian insentif diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas di dalam negeri.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan pemerintah menyetujui paket insentif fiskal yang dibutuhkan oleh industri hulu migas untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas.
“Sudah ada 6 paket stimulus yang disetujui oleh pemerintah. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah menujukkan perhatian dan dukungannya terhadap industri hulu migas melalui pemberian paket stilmulus tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (18/6/2021).
Adapun, keenam paket stimulus yang sudah mendapat persetujuan adalah penundaan sementara pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR). Pengecualian PPN LNG melalui penerbitan PP 48/2020 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN.
Lebih lanjut, insentif lainnya adalah pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas. Penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak-pajak tidak langsung, Penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga market untuk semua skema di atas take or pay dan daily contract quantity, serta penerapan insentif investasi, di antaranya depresiasi dipercepat, perubahan split dan DMO full price.
Sementara itu, tiga insentif yang saat ini sedang dalam pembahasan adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar US$0,22 per MMbtu, dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.
“Kami berharap momentum dalam pemberian insentif lainnya yang mengarah kepada peningkatan iklim investasi Indonesia yang semakin menarik bagi investor, termasuk menjadi momentum bagi International Oil Company (IOC) untuk kembali menempatkan Indonesia sebagai tujuan portofolio investasinya,” ucapnya.
Dwi menambahkan, sejumlah perusahaan riset menyebutkan Indonesia masih dianggap sebagai tujuan yang menarik untuk investasi. Daya tarik tersebut terletak pada prospek sumber daya migas yang masih potensial. Namun pada sistem fiskal dan risiko investasi minyak dan gas, masih terdapat beberapa ruang untuk perbaikan.
Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan di bidang ekonomi yang diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2030. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia membutuhkan lebih banyak energi dalam menjaga ketahanan energi nasional.
| Baca Juga : Pemanfaatan Bahan Bakar Fosil Belum Tergantikan |
|---|
Menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), konsumsi minyak Indonesia akan meningkat lebih dari 130 persen dari kondisi saat ini sebesar 1,6 juta barel minyak per hari (BOPD) menjadi 3,9 juta BOPD pada 2050. Untuk konsumsi gas, juga akan meningkat lebih dari 290 persen dari sekitar 6 miliar standar kaki kubik gas menjadi sekitar 26 miliar standar kaki kubik gas pada 2050.
“Transisi energi ke depan akan meningkatkan peran dari energi terbarukan, namun demikian minyak dan gas bumi masih tetap memainkan peran penting di masa depan,” ungkapnya.
