Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti status Indonesia yang turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah berdasarkan data Bank Dunia.
Anis yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi XI mengatakan bahwa Indonesia selama ini terkendala dengan lambannya perkembangan penanganan Covid-19 sehingga berdampak pada perekonomian.
"Angka vaksinasi saja baru mencapai 4,7 persen dari total penduduk Indonesia yang 270 juta jiwa, ditambah dengan lemahnya leadership, kurang terintergrasinya setiap kebijakan, dan lemahnya koordinasi antar pusat dan daerah," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (11/7/2021).
Anis mengingatkan kepada pemerintah agar tidak lamban dalam melakukan penanganan mengingat eskalasi kasus positif Covid-19 yang hampir mencapai angka 40.000 kasus per hari.
“Ini mendesak, harus segera membuat RS darurat, baik di gedung-gedung milik pemerintah atau stadion olahraga," tuturnya.
Dia juga menyampaikan, efektifitas vaksin untuk tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan, bahkan menjadi prioritas utama, dengan memberikan vaksin yang memiliki efikasi yang tinggi.
Baca Juga
Dia berpendapat, prioritas saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. "Kelangkaan oksigen, tempat tidur, dan obat-obatan juga kelelahan nakes harus segera ditangani pemerintah agar semua pasien bisa terlayani, " ujarnya.
Lebih lanjut, Anis mengatakan pemberlakuan PPKM Darurat akan berdampak pada perekonomian kuartal III/2021 dikarenakan mobilitas masyarakat menjadi terhambat.
Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan sosial tunai ataupun nontunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan data yang tepat sasaran.
Melihat perkembangan penanganan Covid-19, pemerintah didesak untuk melakukan langkah-langkah srategis.
"Jika tidak, situasi ini akan berdampak lebih serius bagi Indonesia sebagai negara, kita akan terus terjebak sebagai middle income country, cita-cita negara memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dan menjadi negara makmur makin terhambat," katanya.
