Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan jajarannya bahwa masih ada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang perlu dilayani untuk disediakan perumahan layak huni melalui bantuan dari APBN.
“Jangan lupa, itu [MBR] juga menjadi bagian dan perhatian dari kita semua,” ujarnya dalam sambutannya pada Puncak Acara Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2021, Rabu (25/8/2021).
Menurutnya, kebutuhan rumah untuk masyarakat tersebut bisa dilakukan melalui pembangunan rumah susun dan program perumahan lainnya.
Basuki menuturkan, penyediaan rumah untuk MBR melalui bantuan dari APBN perlu diperhatikan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting di Indonesia.
Selain memperhatikan MBR yang harus mendapat bantuan dari APBN, Kementerian PUPR juga terus meningkatkan kualitas bangunan untuk masyarakat yang mendapatkan kebutuhan huniannya dari para pengembang melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurutnya, Kementerian PUPR juga akan fokus kepada program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting dalam melaksanakan program perumahan di dalam negeri.
Untuk mendukung itu, kata dia, Kementerian PUPR juga akan mendorong penyediaan jaringan air bersih dan sanitasi.
“Penyediaan perumahan di Indonesia ke depan akan tetap menjadi perhatian pemerintah, dan diminta untuk lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan penyediaan perumahan melalui Program Sejuta Rumah.
Untuk itu, dirinya meminta para pemangku kepentingan bidang perumahan di seluruh Indonesia bersama-sama saling mendukung dan meningkatkan pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat.
Kementerian PUPR juga akan berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta DPR agar pelaksanaan program Program Sejuta Rumah bisa dilaksanakan di daerah yang memiliki angka kemiskinan dan stunting.
“Program perumahan harus fokus dalam kawasan pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Misalnya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan fokus ke daerah dan tidak terpencar-pencar lokasinya,” tutur Basuki.
