Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menarget mampu membuat waktu tempuh jaringan jalan di dalam negeri menjadi 1,9 jam per 100 kilometer pada 2024.
“Kami ingin waktu tempuh kurang dari 1,5 jam per 100 kilometer. Artinya, rata-rata kecepatannya paling tidak 60 kilometer per jam. Malaysia itu sudah di bawah 1,5 jam per 100 kilometer, sedangkan kita masih di atas 2 jam per 100 kilometer,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam Talkshow Pembiayaan Syariah KPBU virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa (26/10/2021).
Menurut dia, waktu tempuh jalan merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa kompetitif jaringan jalan di suatu negara. Semakin cepat waktu tempuhnya, jaringan jalan di suatu negara pun akan dinilai makin kompetitif.
“Waktu tempuh kita sekarang posisinya di sekitar 2,1–2,2 jam per 100 kilometer. Makin lama waktu tempuh, artinya biaya logistik makin mahal,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Hedy, biaya logistik Indonesia masih cukup tinggi yakni sekitar 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia.
Untuk itu, pemerintah berencana membangun jalan tol agar daya saing jaringan transportasi di Indonesia yang 90 persen disokong oleh jalan raya dapat meningkat.
Saat ini, kecepatan pemerintah membangun jalan tol mencapai 500 kilometer per tahun dengan dana yang sangat banyak.
“Padahal dalam masterplan, target panjang jalan tol kita sekitar 18.000 kilometer. Jadi ini masih jalan panjang, ini tantangan kita,” ucapnya.
Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi pemerintah untuk membangun infrastruktur ialah akses kepada pembiayaan yang mudah, murah, dan tepat.
Oleh karena itu, Hedy mengapresiasi kesepakatan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan PT Adhi Jalintim Riau (AJR).
“Kami gembira sistem perbankan syariah mulai masuk ke pembiayaan infrastruktur dan akan meningkatkan competitiveness berbagai alternatif pembiayaan,” ucapnya.
