Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pergantian skema penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG) pada tahun depan dinilai secara teknis telah siap dan hanya tinggal menunggu langkah politis.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan secara teknis, Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) untuk penerima subsidi secara tertutup telah dirampungkan dan siap untuk dijadikan acuan dalam penyalurannya nanti. Menurutnya penerapan subsidi tertutup hanya tinggal menunggu kebijakan dari Presiden.
"DTKS sudah siap, yang belum siap kalkulasi politiknya," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/12/2021).
Dia menuturkan, penerapan subsidi tertutup setidaknya baru akan dimulai pada awal semester II tahun depan. DPR bersama dengan pemerintah telah sepakat agar mengintegrasikan data penerima subsidi di DTKS di Kementerian Sosial.
Said mengatakan keterpaduan data itu untuk mengurangi bias ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Untuk membenahi tata kelola penyaluran subsidi, DPR telah menyarankan kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur digital bagi penerima subsidi, misalnya dengan finger print atau biometric.
Pasalnya, saat pandemi seperti saat ini, lanjut Said, arti subsidi bagi keluarga miskin sangat besar, kalau subsidi tidak tepat sasaran, maka urgensi subsidi sebagai automatic stabilizer tentu tidak berjalan maksimal.
"Kita berharap selambatnya pertengan tahun depan realisasi reformasi subsidi telah berjalan, agar dampaknya ke rumah tangga miskin makin bermanfaat, sebab akibat pandemi ini meningkatkan jumlah rumah tangga miskin," ungkapnya.
