Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai upaya hilirisasi mineral dan batu bara atau minerba tersebut perlu terus didorong implementasinya.
Adapun, pemerintah baru saja melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME), hasil investasi dari Air Products and Chemicals Inc. asal Amerika Serikat (AS), di Muara Enim, Sumatera Selatan.
Investasi senilai Rp33 triliun tersebut nantinya juga akan digarap oleh PT Bukit Asam dan PT Pertamina.
Menurut Yusuf, upaya hilirisasi oleh pemerintah perlu didukung karena proyek semacam itu memiliki biaya investasi yang relatif mahal. Hal tersebut, kata Yusuf, menjadi alasan mengapa proyek-proyek semacam itu sebelumnya cenderung menjadi kurang optimal.
"Teknologinya juga relatif tinggi. Nah, makanya baru saat sekarang kemudian pemerintah baru bisa menjalankan hilirisasi batu bara melalui gasifikasi," jelas Yusuf kepada Bisnis, Senin (24/1/2022).
Ekonom Bank Permata Josua Pardede bahkan menilai upaya hilirisasi oleh pemerintah selama ini sudah cukup baik. Hilirisasi batu bara ini diharapkan bisa mengikuti jejak hilirisasi SDA lainnya yaitu nikel, yang sudah berdampak positif pada neraca perdagangan khususnya besi dan baja.
Baca Juga
Kendati demikian, Josua menilai potensi hilirisasi ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Menurutnya, produk hilirisasi yang dihasilkan oleh Indonesia masih tergolong produk setengah jadi atau intermediate products.
"Ke depan, pemerintah harus mencoba berupaya untuk melengkapi rantai industri hingga benar-benar ke produk hilir," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (24/1/2022).
Dia mengatakan bhawa penghiliran hingga ke produk akhir memang tidak mudah untuk dilakukan. Investasi akan bisa datang ketika di antaranya faktor infrastruktur sudah bisa memadai seperti ketersediaan energi dan efisiensi logistik.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan proses kerja sama investasi Air Products and Chemicals Inc. dengan Indonesia sudah berlangsung sejak 2020.
Pada November 2021, akhirnya kedua pihak menandatangani Memorandum of Understanding atau MoU investasi senilai US$15 miliar atau setara dengan Rp210 triliun untuk proyek gasifikasi batu bara di Indonesia.
Bahlil lalu menjelaskan realisasi investasi pada proyek gasifikasi batu bara ini sebesar Rp33 triliun dalam waktu 36 bulan atau tiga tahun. Kendati demikian, dia menyebut telah meminta pihak Air Products untuk bisa mempercepat realisasi hingga menjadi 30 bulan.
Mantan Ketua HIPMI ini juga menyampaikan bahwa investasi ini merupakan yang terbesar dari AS setelah Freeport untuk tahun ini.
Di sisi lapangan pekerjaan, investasi ini disebut akan menghasilkan hingga 13.000 lapangan pekerjaan dari sisi konstruksi atau sisi hulu. Nantinya, investasi ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan pada sisi hilir hingga 12.000 lapangan pekerjaan, yang disiapkan oleh PT Pertamina.
"Ditambah lagi setelah existing, nanti lapangan pekerjaan tetap itu 3.000 secara langsung. Kalau yang tidak langsung, itu bisa mencapai 3-4 kali lipat dari yang ada," ucap Bahlil pada acara groundbreaking pagi ini, dikutip dari YouTube Kementerian Investasi/BKPM.
Poin terpenting, kata Bahlil, output dari proyek gasifikasi batu bara ini bisa mengurangi impor gas LPG Indonesia, yang per tahunnya mencapai rata-rata 6-7 juta ton LPG. Investasi ini ditargetkan menghasilkan output Dimetil Eter (DME) 1,4 juta ton per tahunnya, atau setara dengan 1 juta ton LPG.
"Dalam perhitungan kami, setiap 1 juta ton [DME], setiap satu juta ton hilirisasi, efisiensi kurang lebih mencapai Rp6 triliun sampai Rp7 triliun. Tidak ada alasan untuk kita tidak dukung hilirisasi untuk melahirkan substitusi impor," tutup Bahlil.
