Sementara itu, dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (10/5), IKN akan mengadopsi prinsip kota pintar (smart city) dengan pendekatan ramah lingkungan serta membuka peluang inovasi dan investasi di berbagai sektor. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 8 prinsip pembangunan IKN Nusantara. Apa saja?
Berikut 8 prinsip pembangunan IKN Nusantara:
1. Mendesain sesuai kondisi alam
- Lebih dari 75 persen kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN
- 100 persen penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit
- 100 persen konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial dan hunian
2. Bhineka Tunggal Ika
- 100 persen integrasi seluruh penduduk, baik lokal maupun pendatang
- 100 persen warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit
- 100 persen tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif
3. Terhubung, aktif dan mudah
- 80 persen perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif
- 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum
- <50 menit koneksi transit ekspres dari kawasan inti pusat pemerintahan ke bandara strategi pada 2030
4. Rendah emisi karbon
- Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100 persen kebutuhan energi IKN
- 60 persen peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045
- Net zero emission di IKN pada 2045
5. Sirkuler dan tangguh
- 10 persen dari lahan seluas kawasan pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
- 60 persen daur ulang semua timbulan sampah di 2045
- 100 persen air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035
6. Aman dan terjangkau
- 10 kota terbaik menurut Global Liveability Index pada 2045
- Semua permukiman di kawasan pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045
- Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah dan sederhana
7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi
- Memperoleh peringkat very high dalam perangkat e-Gov Development Index oleh PBB
- 100 persen konektivitas digital dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk semua penduduk dan bisnis
- Lebih dari 75 persen kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital
8. Peluang ekonomi untuk semua
- 0 persen kemiskinan di IKN pada 2035
- PDB per kapita negara berpendapatan tinggi
- Rasio gini regional terendah di Indonesia pada 2045
