Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong pembangunan bandara dengan anggaran swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) tetapi dalam realisasinya masih menghadapi tantangan.
Tercatat saat ini ada tiga bandara yang telah direalisasikan lewat skema ini, tetapi dalam realisasinya masih menghadapi tantangan.
Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin menjelaskan saat ini terdapat tiga proyek bandara KPBU di Kemenhub. Pertama, yakni Bandara Komodo di Labuan Bajo, Bandara Dhoho di Kediri, dan Bandara Singkawang di Kalimantan Barat. Dua bandara di antaranya yakni Bandara Komodo dan Singkawang merupakan proyek pemrakarsa dari pemerintah, sisanya yakni bandara di Kediri merupakan prakarsa swasta murni. Bahkan seluruh pembiayaan ditanggung oleh BUBU.
Secara progres, paparnya, Bandara Komodo sudah dilaksanakan penandatanganan perjanjian KPBU, termasuk juga Bandara Kediri juga sudah dilakukan penandatanganan pada awal September 2022. Khusus untuk Bandara Singkawang masih dalam penyiapan infrastruktur agar lebih layak dalam KPBU. Dia menargetkan Proyek Bandara KPBU di Singkawang dapat dimulai pada tahun depan.
“Tantangan KPBU berkaitan dengan proses evaluasi yang berulang bertahap sehingga membutuhkan waktu relatif panjang. Antara lain oleh Bappenas, Penjamin Infrastruktur, perizinan KSPI oleh Kementerian Keuangan, Izin penggunaan dukungan oleh Kemenkeu, dan lainnya,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi V DPR/RI, Selasa (13/9/2022).
Sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi yang panjang tersebut dia telah mengusulkan agar prosesnya dapat dipersingkat menjadi satu pintu bersama KPBU. Selain tantangan lahan, lanjutnya, persoalan lazim muncul dalam proses pemenuhan pembiayaan atau financial close karena ketidaksiapan para kreditur atau lender terhadap pemahaman proyek.
Baca Juga
Para lender memerlukan waktu lebih lama mempelajari terkait dengan sponsor yang terlibat. Guna menyelesaikan tantangan ini, juga telah ada usulan adanya stand by lender yang sudah mengikuti sejak awal proses sehingga bisa memenuhi asumsi model KPBU. Standby lender ini, sebutnya, hanya dipilih jika pemenang tender proyek tidak memiliki lender yang sesuai.
Kemudian persoalan lainnya adalah persoalan klasik terkait dengan penuntasan lahan dan infrastruktur bandara. Skema KPBU diprioritaskan untuk mengurangi beban fiskal bersumber APBN sebagai alternatif pembiayaan melalui pengelolaan dana swasta, meningkatkan kualitas dan kuantitas serta efisiensi melalui persaingan yang sehat.
Selain skema KPBU, Kemenhub juga memiliki skema Kerja sama pemanfaatan lahan atau KSP. Berdasarkan data Kemenhub ada 5 bandara yang menjalankan KSP dengan BUMN, yakni Bandara Tjilik Riwut bersama dengan PT Angkasa Pura II (persero) atau AP II, Bandara di Bengkulu dengan AP II, Bandara Raden Inten dengan AP II, bandara di Bangka Belitung dengan AP II, serta Bandara Sentani di Jayapura bersama dengan AP I. Perjanjian KSP ini telah diteken pada akhir tahun 2018 dan 2019.
Kemenhub mendata hingga kini telah ditetapkan sebanyak 251 bandar udara eksisting serta rencana 50 bandara. Dari 251 bandara eksisting, 178 bandara dikelola oleh UPBU sedangkan 15 bandara oleh AP I, AP II sebanyak 20 Bandara dan 1 oleh BP Batam beserta 37 bandar udara UPTD Pemda.
