Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa saldo pemerintah daerah (pemda) yang 'nganggur' di bank bisa tersisa sekitar Rp100 triliun pada akhir tahun ini.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah memang memiliki kecenderungan ‘mengebut belanja’ pada akhir tahun. Hal itu terjadi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda).
Dia memperkirakan bahwa pada akhir 2022 akan terdapat sekitar Rp100 triliun saldo pemda yang ada di perbankan. Uang itu merupakan dana yang tidak terpakai atau terbelanjakan, meskipun sudah terdapat percepatan realisasi pada akhir tahun.
“Nanti akhir tahun memang tetap ada sih yang mengendap sekitar Rp100 triliun. Itu kan cukup besar, dari Rp800 triliun sekitar Rp100 triliun pada akhir tahun ternyata memang tidak tergunakan,” ujar Sri Mulyani dalam acara serah terima hibah barang milik negara Kementerian PUPR tahap II, Rabu (7/12/2022).
Pada 31 Oktober 2022, anggaran pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp278,7 triliun. Artinya, berdasarkan perkiraan Sri Mulyani, akan terdapat belanja pemda sekitar Rp170 triliun hanya dalam sisa dua bulan.
Saldo pemda yang masih mengendap di bank sempat turun pada Juli 2022 ke Rp193,4 trilun. Namun, jumlahnya naik pada Agustus 2022 menjadi Rp203,4 triliun, September jadi Rp223 triliun, dan malah semakin tinggi pada Oktober 2022.
“Makanya pemerintah daerah suka, kalau saya menyampaikan dana di perbankannya tinggi, kadang-kadang ada yang gak seneng juga. Ibu, saya belum bayar, tapi duitnya nanti pasti terbelanjakan. Ya, saya sabar menunggu,” kata Sri Mulyani.
Dalam tiga tahun terakhir, sisa saldo pemda yang ada di perbankan pada akhir tahun berada di kisaran Rp93—113 triliun. Penumpukan saldo tertinggi terjadi pada 2021, yakni Rp113,38 triliun.
Menurut Sri Mulyani, biasanya penyerapan anggaran oleh pemda mundur sampai akhir tahun anggaran karena pembayaran kontraktor karena berbasis delivery. Pembayaran berlangsung pada tahap akhir, yakni akhir tahun, apabila pembangunan sudah selesai.
Dia tidak menginginkan pemda mengebut belanjanya asalkan anggaran habis. Belanja perlu tetap dilakukan secara terukur dan berdampak maksimal terhadap masyarakat.
“Memang tantangan dari seluruh negeri ini, kita semua, mendapatkan penerimaan negra itu tantangan, collect pajak secara adil, bagaimana. Namun, tantangan kedua bagaimana membelanjakannya secara benar itu juga enggak gampang,” kata Sri Mulyani.
