Penghapusan PPKM dan Harga Avtur Pengungkit Bisnis Penerbangan 2023

Bisnis.com, JAKARTA- Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah dan turunnya harga avtur dinilai menjadi pendorong pemulihan sektor penerbangan di 2023.

Menurut pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman, penghapusan PPKM akan cenderung berdampak minim pada pemulihan sektor penerbangan. Apalagi, PPKM terakhir yang diberlakukan yakni PPKM level 1-2 di mana pembatasan kegiatan tidak seketat PPKM level 3-4.

Oleh sebab itu, penghapusan pembatasan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19, dinilai tidak akan terlalu berpengaruh pada minat penerbangan.

"Pencabutan PPKM tidak akan terlalu berbeda dibanding PPKM 1-2, jadi recovery tetap akan sesuai proyeksi tahun lalu dengan sedikit upside, karena syarat perjalanan masih memerlukan booster," jelas Gerry, Selasa (3/1/2023).

Di sisi lain, Gerry menilai pendorong paling besar dari minat penerbangan  pada 2023 akan diungkit turunnya harga avtur ke level sebelum perang Rusia-Ukraina. Seperti diketahui, perang yang sebentar lagi berumur setahun itu mendorong kenaikan harga minyak dunia.

"Yang akan menjadi pendorong paling besar dari minat pasar adalah harga avtur yang sudah hampir kembali ke harga sebelum perang Rusia-Ukraina, harga sudah berkisar di 15 persen-20 persen harga akhir Januari 2022, turun dari harga tertinggi yaitu 80 persen di atas harga akhir Januari 2022," jelasnya.

Selain itu, pemulihan penerbangan domestik diprediksi akan mendapat spill over dari penerbangan mancanegara yang kini sudah mulai pulih berkat mulai terbiasanya Asia dengan perjalanan lintas perbatasan. Hal tersebut juga ditambah dengan dibukanya perbatasan (border) penerbangan ke Jepang dan China.

Pada tahun ini, sambung Gerry, tantangan pada sektor penerbangan yakni untuk meningkatkan utilisasi aset produksi (contohnya pesawat), cost control, dan pengaturan keuangan yang disiplin.

Pemulihan neraca masakapai-maskapai yang lebih cepat, ujarnya, menjadi syarat untuk bisa mengembalikan aset-aset yang dianggurkan selama pandemi, dan juga agar lebih mudah menambah armada dari pasar leasing pesawat.

Salah satu maskapai nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyebut akan mengoperasikan armada sebanyak 66 pesawat pada 2023 di luar enam pesawat yang kini dimiliki.

Penambahan pengoperasian armada sejalan dengan permintaan yang meningkat, tercermin dari angkutan udara selama periode libur akhir tahun lalu yang mencapai 3,2 juta orang, atau tertinggi dari moda angkutan umum lain.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat, yang didorong juga oleh penghapusan PPKM, akan menjadi peluang bagi perseroan untuk menangkap peluang tahun ini.

"Kami optimistis Garuda dapat memaksimalkan momentum kebangkitan kinerja usaha yang salah satunya akan terus kami perkuat melalui peluang pertumbuhan penumpang yang terus menunjukan potensi yang menjanjikan di tahun 2023 ini khususnya dengan pencabutan status PPKM yang diumumkan Pemerintah pada penutup tahun lalu," terang Irfan.