Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan sebanyak 31 proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada tahun ini senilai Rp212 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan untuk total proyek yang masuk tahap penyiapan pada tahun ini mencapai Rp73,83 triliun, sedangkan proyek KPBU yang masuk tahap transaksi mencapai Rp138,41 triliun.
"Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan 14 proyek KPBU senilai Rp73,93 triliun dalam Tahap Penyiapan dan 17 proyek KPBU senilai Rp138,41 triliun dalam Tahap Transaksi,” kata Herry dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (26/1/2023).
Berdasarkan data Ditjen Pembiayan Infrastruktur Kementerian PUPR, untuk proyek tahap penyiapan terdiri atas 3 proyek di sektor sumber daya air senilai Rp20,74 triliun, 4 proyek di sektor jalan dan jembatan senilai Rp34,55 triliun, 6 proyek di sektor permukiman senilai Rp17,91 triliun, dan 1 proyek di sektor perumahan senilai Rp730 miliar.
Sementara itu, untuk 17 proyek tahap transaksi tahun ini adalah 5 proyek di sektor sumber daya air senilai Rp11,72 triliun, 2 proyek di sektor jalan dan jembatan Rp70,44 triliun, 4 proyek di sektor permukiman Rp13,22 triliun, dan 6 proyek di sektor perumahan Rp43,21 triliun.
Daftar proyek KPBU tahap penyiapan dan tahap transaksi di 2023:
Tahap Penyiapan
1. Bendungan Bodri dengan investasi Rp1,74 triliun
2. Pemanfaatan Bendungan Leuwikeris untuk PLTA senilai Rp410 miliar
3. Pembangunan Bendungan dan PLTA di Papua senilai Rp18,59 triliun.
4. Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) senilai Rp12,59 triliun
5. Pembangunan Jalan Tol Pejagan Cilacap
6. Pembangunan Jalan Tol Tuban Gresik senilai Rp21,96 triliun
7. OM Suramadu bundling Jalan Tol
8. Pembangunan SPAM Regional Bimatara terintegrasi dengan SPAB Kuwil Rp658 miliar
9. Pembangunan SPAM Regional Sindangheula Rp2,12 triliun
10. Pembangunan SPAM Jatiluhur II Rp9,74 triliun
11. Pembangunan SPAM dan SPAB Karian Barat Rp1,4 triliun
12. Pembangunan SPAM Ayung I Rp2,1 triliun
13. Pembangunan Stadion Utama senilai Rp1,9 triliun.
14. Pembangunan Rusun Kota Surabaya Rp735 miliar.
Tahap transaksi
1. Bendungan Merangin Rp6,36 triliun
2. Pemanfaatan Bendungan Tiga Dihaji untuk PLTA Rp1,12 triliun
3. Rehabilitasi dan Modernisasi Daerah Irigasi Komering Rp2,42 triliun
4. Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok Rp1,65 triliun
5. Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano senilai Rp170 miliar
6. Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Rp14,74 triliun
7. Pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban Rp55,7 triliun
8. Pembangunan TPAS Manggar Rp700 miliar
9. Pembangunan Stadion Utama Rp1,9 triliun
10. Pembangunan SPAM Jatiluhur II Rp9,74 triliun
11. Pembangunan SPAM Sinumbra Rp883,2 miliar
12. Pembangunan Rusun Cisaranten Bina Harapan Rp587 miliar
13. Pembangunan Rusun Sewa Terintegrasi KEK Sei Mangkei Rp1,1 triliun
14. Pembangunan Rusunawa Karawang Spuur Rp403 miliar
15. Pembangunan Rusun ASN KIPP IKN (Precint Core) Rp8,65 triliu
16. Pembangunan Rusun North Government KIPP IKN (Sub WP 1A) Rp1,67 triliun
17. Pembangunan Rusun Hankam (Sub WP 1A) dan Rusun ASN KIPP IKN (Sub WP 1B) Rp30,8 triliun.
Herry menambahkan, Kementerian PUPR melalui DJPI juga terus menargetkan bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total 232.072 unit pada TA 2023.
Target tersebut nantinya tidak hanya diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saja, tetapi juga melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Herry menambahkan, skema FLPP TA 2023 juga akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan total 220.000 unit sebesar Rp890 miliar dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp3,46 triliun untuk pembayaran penerbitan KPR pada tahun-tahun sebelumnya sebanyak 754.004 unit.
Total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada 2023 sebesar Rp29,53 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp1,05 triliun bersumber dari dana masyarakat.
“Total target berasal dari penjumlahan skema FLPP sebanyak 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,18 triliun dan skema Tapera sebanyak 12.072 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,05 triliun,” ujar Herry.
