Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengingatkan para pemerintah daerah (Pemda) untuk mempermudah proses perizinan sebagai upaya menjaga iklim investasi di Indonesia.
Jokowi menyampaikan investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi Indonesia. Saat ini, katanya, berbagai negara tengah berlomba-lomba untuk memperebutkan investasi.
“Semua negara memperebutkan investasi. Sehingga saya minta tolong untuk dicek kembali mengenai kemudahan perizinan, cek kembali karena kami dalam praktiknya masih lama,” jelasnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2023, Kamis (23/02/2023).
Indonesia mematok target investasi mencapai Rp1.400 triliun pada 2023. Untuk itu, dengan kemudahan perizinan investasi menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kepala Negara tersebut menyayangkan proses perizinan di era digital saat ini masih membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jokowi meminta Pemda untuk mempercepat proses perizinan dalam hitungan hari.
“Hitungannya harusnya izin jaman digital ini harusnya jam, jangan berbulan-bulan, paling lambat itu ya hari lah, kalau bisa jam,” tegasnya.
Baca Juga
Adapun, realisasi investasi menjadi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan hilirisasi di daerah. Menurut Presiden, setiap daerah memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi.
"Jangan hanya berfikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar juga dan semua daerah memiliki ini semuanya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp1.207,2 triliun atau naik 34 persen secara tahunan. Realisasi tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah.
Bahlil juga telah menyusun peta jalan hilirisasi hingga 2040 dan menyebutkan bahwa kebutuhan investasi akan mencapai US$545,3 miliar dengan delapan sektor prioritas.
Adapun, dari 8 sektor prioritas tersebut, Bahlil menunjukkan terdapat 21 komoditas prioritas untuk hilirisasi, di antaranya batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, dan emas perak.
Selain itu juga hilirisasi terhadap aspal buton, minyak bumi, serta gas bumi. Sementara komoditas lainnya, yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam.
