Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Banjir Impor Pangan hingga Badai PHK

Berita tentang impor pangan jelang momentum Ramadan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, M. Firdauz Muttaqin, bersama Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng, Jarwanto, dan TPID Jateng, memantau harga dan stok bahan pangan di Pasar Bandarjo, Kabupaten Semarang, Kamis (22/12/2022). /Istimewa
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, M. Firdauz Muttaqin, bersama Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng, Jarwanto, dan TPID Jateng, memantau harga dan stok bahan pangan di Pasar Bandarjo, Kabupaten Semarang, Kamis (22/12/2022). /Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan konsumsi pangan masyarakat selama Ramadan mendorong pemerintah memastikan pasokan dalam negeri melalui kebijakan impor. Sejumlah komoditas dipasok dari luar negeri seperti bawang putih hingga daging sapi. 

Berita tentang impor pangan jelang momentum Ramadan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Minggu (26/2/2023)

1. Banjir Impor Pangan Jelang Momentum Ramadan

Izin impor komoditas tersebut telah diterbitkan pemerintah belum lama ini. Ditargetkan komoditas tersebut akan tiba di Tanah Air pada pertengahan Maret atau menjelang masuknya bulan puasa bagi masyarakat Muslim. 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan saat ini izin impor bahan pangan tersebut juga sudah dikeluarkan. Kebijakan tersebut bertujuan mengamankan pasokan dalam negeri. 

Pemerintah mengimpor bawang putih sekitar Rp200.000 ton dari China dengan nilai US$150 per ton. Volume ini akan mengamankan ketersediaan bawang putih di Tanah Air selama satu semester tahun ini. Termasuk 50.000 ton beras konsumsi yang diperkirakan masuk pada Maret 2023. 

2. APBN Harus Siap Hadapi Pengangguran dan Badai PHK

Meski pemerintah bersemangat menyatakan Indonesia tahan dari gempuran kondisi global, di dalam negeri masalah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja tetap harus menjadi perhitungan. Jumlah orang yang menganggur ditambah dengan orang yang diberhentikan dari pekerjaannya akan menjadi persoalan dalam negeri yang harus dihadapi. APBN  mesti mengalokasikan bantalan sosia bagi mereka.

Seperti diketahui, ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, lonjakan inflasi, suku bunga tinggi, hingga ancaman resesi menghantui dunia. Hal itu menyebabkan berbagai persoalan, salah satunya terjadi pemutusan hubungan kerja di saat angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Ancaman resesi dan inflasi tinggi yang direspons bank sentral di negara maju, terutama AS, dengan menaikkan suku bunga acuan berdampak pada kondisi ekonomi di negara dan pasar negara berkembang. Di sisi lain, berkurang atau terhentinya aktivitas ekspor atas produk yang dihasilkan dari usaha padat karya mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja atau paling tidak karyawan diliburkan tanpa tanggungan di negara berkembang.

IMF memperkirakan Indonesia memiliki jumlah pengangguran terbanyak nomor 2 di Asia Tenggara pada 2023, setelah Filipina. Jika pengangguran di Filipina pada 2023 diproyeksikan mencapai 5,4 persen, Indonesia hanya sedikit di bawahnya yakni 5,3 persen. 

3. Memuluskan Jalan Motor Listrik Lewat Subsidi Rp7 Juta

Populasi motor listrik yang mengaspal di dalam negeri diyakini akan terus melonjak seiring dengan adanya kebijakan insentif sebesar Rp7 juta per unit yang ditargetkan meluncur pada Maret 2023.

Terlebih, insentif berupa potongan harga tersebut tidak hanya diberikan untuk pembelian motor listrik baru, tetapi juga berlaku pada motor listrik hasil konversi. Saat ini, biaya untuk konversi satu unit motor konvensional (berbahan bakar minyak) ke motor listrik bisa mencapai Rp15 juta tanpa adanya insentif. 

Dengan adanya insentif, pemerintah menargetkan biaya konversi tersebut bisa ditekan hingga di bawah Rp10 juta per unit. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun memproyeksikan setidaknya populasi motor listrik akan bertumbuh 100.000—150.000 unit hingga akhir 2023.

 

4. Poros Beijing-Kremlin Infus Perdagangan Rusia

Invasi Rusia ke Ukraina yang berkembang menjadi konflik “terselubung” antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya, membuat China diperhitungkan kedua belah pihak. Barat sangat berharap China ikut mengutuk aksi Rusia di Ukraina. Sementara itu, China juga diandalkan Rusia menjadi pasar alternatif bagi perdagangan internasional mereka. Boikot dan sanksi Barat terhadap Rusia disiasasi Putin dengan mencari pasar baru di Asia, di dalamnya termasuk China dan India.

Jika India mengambil manfaat dari pasokan minyak mentah Rusia, China lebih luas lagi. Negeri “para naga” ini berpeluang menarik banyak manfaat dari perdagangannya dengan Rusia, yang dikenal sebagai negeri para tsar.

Terlebih pimpinan China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan persahabatan tanpa batas antarkedua negara. Maka ketika Barat mengucilkan Rusia dengan berbagai paket sanksinya, China justru mendekat dan mempererat persahabatan dengan Rusia. Bahkan, Presiden China Xi Jinping dijadwalkan untuk bertemu Putin di Rusia.

Penjajakan kehadiran Xi Jinping ke Rusia sudah dilakukan mantan Menlu Wang Yi yang berkunjung ke Kremlin Februari ini untuk bertemu koleganya, Menlu Rusia Sergei Lavrov. Wang Yi juga bertemu Putin.

Kunjungan Wang Yi ke Kremlin tentunya lebih dari sekadar kunjungan seorang tamu untuk sekadar menyapa kabar. Seperti dilaporkan Aljazeera 23 Februari 2023, kunjungan Wang Yi menemui Putin menjadi tanda semakin eratnya  hubungan China-Rusia

Wang Yi ke Moskow – di akhir turnya ke sejumlah negara Eropa – hampir setahun setelah Putin memerintahkan pasukan militernya bergerak ke Ukraina.

 

5. Bayang-Bayang PHK 2023, RI Tertinggi Kedua di Asia Tenggara

Indonesia diprediksi mencatatkan jumlah pengangguran terbanyak kedua di Asia Tenggara pada 2023. Angka pengangguran RI hanya kalah dari Filipina.

Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, lonjakan inflasi, hingga suku bunga tinggi melanda dunia sejak tahun lalu. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat pengangguran, termasuk di negara-negara Asia Tenggara.

Dilansir dari dataindonesia.id, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, Filipina menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi pada 2023. Persentasenya diproyeksikan mencapai 5,4 persen pada tahun ini.

Indonesia menyusul di urutan kedua dengan proyeksi tingkat pengangguran sebesar 5,3 persen. Kemudian, tingkat pengangguran di Malaysia diperkirakan sebesar 4,3 persen.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper