Bisnis.com, JAKARTA - Prospek pemulihan ekonomi global masih belum pulih, masih tertahan, dan masih dibayangi dengan ketidakpastian. Hal ini dapat dilihat dari melemahnya aktivitas manufaktur global yang ditunjukan Purchasing Managers’ Index di zona kontraksi. Perkembangan komoditas dan energi juga mengalami pelemahan.
Bagi suatu negara, kondisi saat ini menjadikan peringkat kredit itu penting untuk mengakses pendanaan di pasar obligasi internasional. Peringkat Kredit suatu negara memberikan gambaran tingkat risiko yang ditanggung dan imbal hasil investasi yang diharapkan sebagai kompensasi dari risiko yang harus investor tanggung.
Penentuan peringkat kredit (sovereign credit rating) suatu negara dilakukan oleh lembaga pemeringkat kredit yang tepercaya setelah dilakukan evaluasi terhadap lingkungan ekonomi dan politik dengan peringkat mulai dari kelas AAA hingga kelas D. Beberapa faktor yang menjelaskan perbedaan peringkat sovereign credit rating oleh lembaga pemeringkat kredit adalah pendapatan per kapita, tingkat inflasi, utang pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan sejarah gagal bayar utang (Richard Cantor dan Frank Packer, 1996).
Sovereign credit rating yang rendah artinya negara tersebut menghadapi risiko gagal bayar yang tinggi dan kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam membayar kembali utangnya.
Sejak 1900-an, Pemerintah Indonesia telah memiliki sovereign credit rating dari Standard Poor’s (S&P) Global Ratings, Moody’s Investors Service, Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR). Mulai tahun 2000, Pemerintah Indonesia mendapatkan peringkat sovereign credit rating dari Rating and Investment Information, Inc (R&I).
Selama periode awal pemeringkatan tersebut, Indonesia mendapat peringkat layak investasi (investment grade) dari keempat lembaga pemeringkat tersebut kecuali JCR dan RNI yang baru memberikan layak investasi pada 2010 dan 2012. Namun, krisis 1998 merusak reputasi SCR Indonesia dan baru pulih kembali mulai 2012. Khusus S&P, perbaikan peringkat SCR Indonesia mengalami dinamika yang panjang dan baru mendapatkan kembali peringkat investasi pada 2019.
Baca Juga
Memasuki semester II/2023, S&P mengafirmasi peringkat kredit Indonesia BBB/A-2 dengan outlook stabil. Peringkat kredit ini berhasil dipertahankan oleh pemerintah Indonesia terakhir April 2022. Afirmasi peringkat kredit ini menunjukkan pengakuan lembaga pemeringkat S&P bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan pendapatan dan kebijakan fiskal kredibel dalam mendukung konsolidasi fiskal yang lebih cepat. Selain itu, stable outlook mencerminkan penilaian S&P atas peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2 tahun ke depan yang mendukung prudent fiscal outcome dan menstabilkan utang.
Secara lebih detail, oleh karena permintaan eksternal berkurang dan pasar dalam negeri kembali normal, S&P memperkirakan pertumbuhan PDB riil akan sedikit turun menjadi 4,8% pada 2023 dari 5,3% pada 2022.
Meskipun demikian, meredanya inflasi domestik dan belanja sektor publik yang lebih mendukung ke depannya pemilu dapat menurunkan pertumbuhan konsumsi swasta pada paruh kedua 2023. S&P juga menilai PDB per kapita Indonesia akan meningkat menjadi hampir US$4.900 tahun ini, lebih rendah dari kebanyakan peers dan masih dapat meningkat secara jangka panjang.
Pemerintah Indonesia berhasil menuju konsolidasi fiskal, defisit Indonesia menjadi kurang dari 3% PDB setahun lebih awal dari jadwal. Pada 2022, defisit fiskal tercatat sekitar 2,4% dari PDB, yang lebih rendah 4,7% pada 2021. Defisit fiskal diperkirakan akan kembali turun lebih jauh menjadi sekitar 2,3% dari PDB pada 2023 yang disebabkan pendapatan yang lebih tinggi dan pengelolaan pengeluaran yang baik. Hingga 2026, utang pemerintah bersih kemungkinan di posisi rata-rata 2,4% dari PDB.
Menurut S&P, kepemilikan asing pada surat utang pemerintah berdenominasi rupiah saat ini jauh di bawah 20% dari total surat utang yang beredar. Hal ini mencerminkan pembelian marjinal yang jauh lebih tinggi oleh entitas domestik, termasuk Bank Indonesia, serta bank umum dan bank pemerintah.
Kendati demikian, Indonesia tetap memiliki akses yang kuat ke pasar dan foreign direct investment di Indonesia beberapa tahun terakhir, bahkan di tengah volatilitas ketat di pasar eksternal.
Lebih lanjut, diuraikan oleh S&P bahwa Inflasi indeks harga konsumen turun menjadi 4% (year-on-year/YoY) di bulan Mei 2023, dari puncak siklus sekitar 6,0% pada September 2022, karena harga energi dan pangan menurun. Bank Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan kebijakan suku bunga yang di 5,75% untuk sisa 2023, dan secara bertahap akan memotong suku bunga dari awal 2024. Dari sisi stabilitas politik, S&P menilai kondisi Indonesia secara umum stabil dan bebas dari hambatan menjelang penyelenggaraan pemilihan umum pada Februari 2024.
Pada 2023 ini, baru lembaga pemeringkat kredit S&P yang memberikan afirmasi peringkat SCR Indonesia. Sebelumnya, pada tahun lalu pemerintah Indonesia telah diapresiasi dalam hal pengelolaan utang yang baik oleh lembaga pemeringkat kredit S&P, Moody’s, R&I dan JCR. Keempat Lembaga pemeringkat kredit tersebut memberikan afirmasi investment grade.
Dimulai oleh Moody’s mengafirmasi peringkat kredit Indonesia Baa2 dengan stable outlook pada 10 Februari 2022, S&P pada 27 April 2022 mengafirmasi peringkat SCR Indonesia BBB dengan merevisi outlook dari negatif menjadi stable, selanjutnya pada 4 Juli 2022 R&I mengafirmasi peringkat SCR Indonesia pada level BBB+ dengan stable outlook, JCR mengafirmasi peringkat SCR Indonesia pada level BBB+ dengan stable outlook pada 27 Juli 2022, dan Fitch Ratings (level BBB/stable) pada 14 Desember 2022.
Pengakuan peringkat SCR Indonesia oleh Lembaga pemeringkat kredit tersebut merupakan prestasi yang membanggakan sebab selama 2022 tidak semua negara mendapatkan peringkat investment grade, apalagi di tengah-tengah kondisi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Selama 2022, tercatat dinamika perubahan peringkat kredit negara-negara di dunia. Data Desember 2022 menunjukan bahwa Lembaga pemeringkat kredit (S&P, Moody’s dan Fitch Ratings) telah melakukan 30 Rating Upgrades. 76 Rating Downgrades, dan 32 Revisi Outlook Negative.
Peringkat SCR suatu negara sangat penting, sebagaimana disampaikan oleh Christine Lagarde, President of the European Central Bank sekaligus mantan Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), “Peringkat kredit merupakan salah satu pilar utama yang menopang stabilitas dan kredibilitas perekonomian suatu negara. Ini tidak hanya menentukan biaya pinjaman suatu negara tetapi juga mencerminkan kemampuannya untuk menghormati kewajiban keuangan. Peringkat kredit negara memainkan peran penting dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas keuangan internasional”.
Penilaian peringkat SCR Indonesia dari berbagai lembaga internasional tersebut menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia sangat resilient terhadap tekanan ketidakpastian global, dan memiliki pondasi yang kuat untuk mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
Meskipun demikian, pemerintah perlu mewaspadai risiko yang timbul sebagai akibat perlambatan kondisi global. Dengan pengelolaan APBN yang prudent dan kredibel diharapkan APBN tetap menjadi pelindung daya beli masyarakat, pengendali inflasi, mendorong peningkatan produktivitas serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
