5. Beroperasinya Kilang Tangguh Train 3
Sementara itu, fasilitas Tangguh Train 3 di Papua Barat yang dioperatori raksasa migas Inggris bp resmi mengirimkan kargo liquefied natural gas atau LNG pertama ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Kamis (19/10/2023).
Dengan beroperasinya Tangguh Train 3, maka kapasitas produksi dari dua Train yang saat ini telah beroperasi akan bertambah 3,8 juta ton dan membuat total kapasitas produksi tahunan menjadi 11,4 juta ton.
Proyek strategis nasional ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/11/2023).
“Puji dan syukur alhamdulillah hari ini kita akan meresmikan proyek Tangguh Train 3 penghasil gas bumi terbesar di Indonesia,” kata Jokowi di acara peresmian Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Jokowi mengatakan bahwa Tangguh Train 3 dibangun dengan investasi yang sangat besar yaitu US$4,83 miliar atau Rp72,45 triliun.
6. Pengembangan Blok Tuna Tersendat
Di sisi lain, awal Maret 2023, turut ditandai dengan tersanderanya rencana pengembangan WK Tuna akibat sanksi yang dikenakan Inggris & Uni Eropa untuk Rusia terkait dengan invasi di Ukraina.
Baca Juga
Lewat keterbukaan informasi dikutip Minggu (12/3/2023), perusahaan induk KKKS Premier Oil Tuna BV, Harbour Energy plc, melaporkan kesulitan untuk mendapat akses pendanaan lantaran bermitra dengan perusahaan migas pelat merah asal Rusia, Zarubezhneft lewat anak perusahaannya, ZN Asia Ltd yang memegang hak partisipasi 50% pada Blok Tuna tersebut.
7. Isu Oversupply Gas
Memasuki tengah tahun 2023, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menghadapi situasi oversupply gas di Jawa Timur. Belakangan SKK Migas sepakat untuk menurunkan puncak produksi gas di wilayah Jawa Timur guna mengantisipasi proyeksi oversupply yang ditaksir mencapai 200 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) pada 2024 hingga 2026 mendatang.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi mengatakan, langkah itu dilakukan untuk mengimbangi laju serapan gas domestik yang relatif berjalan stagnan. Manuver untuk menurunkan puncak produksi gas itu juga diharapkan dapat memperpanjang masa produksi gas atau plateau di kawasan tersebut yang belakangan makin susut.
“Akan kita sesuaikan, jadi tahun lalu kita peak [puncak] itu bisa sampai 1.300 MMscfd, tapi sekarang kita tahan di sekitar 1.000 MMscfd saja,” kata Nurwahidi saat ditemui di Surabaya, Selasa (23/5/2023).
8. Wacana Larangan Ekspor Gas
Ribut-ribut soal larangan ekspor gas ikut menjadi perhatian publik mengawali Juni 2023. Simpang siur itu bermula saat pelaku usah gundah menyusul pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada media ihwal rencana pemerintah untuk menghentikan izin ekspor gas.
Kendati demikian, moratorium ekspor gas itu dipastikan baru bakal dimulai pada 2035 mendatang, selepas Dewan Energi Nasional (DEN) mempertahankan rencana moratorium itu dalam revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tahun ini.
“Untuk target [moratorium ekspor] kita pertahankan, karena revisi ini juga belum selesai, tapi trennya yang kita pertahankan bahwa daya serap meningkat dalam negeri,” kata Anggota DEN Satya Widya Yudha saat dihubungi, Kamis (1/6/2023).
9. Lifting Belum Capai Target
SKK Migas melaporkan realisasi produksi siap jual atau lifting minyak dan gas (migas) hingga Oktober 2023 masih di bawah target.
SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak sampai dengan Oktober 2023 berada di level 604.300 barel per hari (bopd) atau 91,6% dari target APBN yang dipatok di angka 660.000 bopd.
Sementara itu, realisasi salur gas pada periode yang sama tertahan di level 5.353 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Torehan itu mencapai 86,9% dari target APBN di level 6.160 MMscfd.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menerangkan, rendahnya realisasi lifting migas hingga akhir tahun ini disebabkan karena mundurnya jadwal onstream sejumlah proyek migas raksasa akibat pandemi Covid-19. Faktor itu, kata Dwi, mengakibatkan jadwal onstream proyek mesti mundur rata-rata selama 2 tahun.
10. Amendemen Kontrak Blok Corridor
Jelang tutup tahun 2023, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyetujui amendemen production sharing contract (PSC) Blok Corridor yang telah lama diajukan PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC).
PSC Blok Corridor bakal kembali menjadi kontrak bagi hasil (KBH) cost recovery dengan persyaratan peningkatan produksi yang masif dari blok tersebut.
“Perjanjian ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam menjamin masa depan Blok Corridor yang stabil dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat besar bagi bangsa, MedcoEnergi, mitra dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Ronald Gunawan Direktur Utama Medco E&P, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (14/12/2023).
