Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah penyaluran bantuan sosial (bansos) digunakan sebagai alat politik.
Dia menuturkan, penyaluran bansos secara rangkap dalam tiga bulan, tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jadi, bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres atau apa itu," ujar Muhadjir dilansir dari Antara, Sabtu (3/2/2024).
Pernyataan Muhadjir tersebut disampaikan di sela-sela peninjauan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, beberapa hari lalu.
Menko PMK mengatakan pembagian secara kolektif tiga bulan telah dilakukan sejak dulu. Dengan demikian, anggapan pembagian bansos karena disinyalir ada kepentingan Pemilu 2024 tidak benar.
"Ya sejak dulu ada jenis-jenis bansos yang dibagi secara kolektif tiga bulan bersamaan begitu, termasuk Kartu Indonesia Pintar itu juga tiga bulanan," kata dia.
Selain itu, pembagian beras secara bulanan untuk wilayah-wilayah yang jauh atau terpencil tidak memungkinkan. Kondisi tersebut akan membuat biaya pengiriman tinggi, sehingga banyak yang meminta agar dibagikan secara rangkap.
"Untuk kecamatan yang jauh yang penduduknya mencar-mencar, kan, ya cost-nya tinggi kalau PT Pos harus membagi setiap bulan. Maka tadi banyak yang usul supaya tiga bulan sekaligus saja," kata Muhadjir.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjawab tudingan yang menyebut Bansos sebagai alat politik menjelang Pilpres 2024.
Baca Juga
Airlangga menekankan bahwa setiap tahunnya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial, bukan hanya pada saat menjelang Pilpres yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Memang tiap tahun ada Pemilu? Tiap bulan ada Pemilu?” tegasnya kepada wartawan usai membagikan bantuan pangan beras di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).
