Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut bahwa proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall saat ini belum dipertimbangkan untuk menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penyediaan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menjelaskan, hingga saat ini belum ada kajian khusus yang membahas proyek giant sea wall Pantura masuk menjadi PSN.
"Giant sea wall belum masuk PSN, masih harus perlu dikaji lebih komprehensif lagi. Beda kalau tanggul pantai, [yang dibangun] di bibir pantai saja," jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Wahyu juga menjelaskan, tren penurunan muka tanah yang belakangan terjadi memang menjadi perhatian khusus pemerintah. Pasalnya, mengacu pada data milik Bappenas, penurunan muka tanah di seluruh wilayah Pantura mencapai 200 meter dalam 10 tahun.
Hanya saja, saat ini, Wahyu mengatakan, pemerintah belum memprioritaskan proyek giant sea wall untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah yang terjadi di Indonesia.
"Indonesia pendekatannya mitigasi tadi, mitigasinya mengurangi penggunaan air tanah sehingga penurunan muka tanah tak terlalu cepat, kalau ini bisa dilakukan syukur kita tak perlu keluar uang," jelasnya.
Baca Juga
Namun demikian, tambah Wahyu, tak menutup kemungkinan pemerintah ke depan bakal memprioritaskan pembangunan giant sea wall wilayah Pantura apabila kondisi penurunan tanah terus terjadi.
Hal itu perlu dilakukan untuk melindungi sejumlah aset negara berupa jalan nasional hingga kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Pantura.
"Kalau kondisi ekstrem kita juga harus siapkan penanganan ekstrem maka kita siapkan dengan pendekatan tanggul laut," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menyuarakan pembangunan giant sea wall di sepanjang wilayah utara Pulau Jawa. Hal itu disebut penuh urgensi untuk melindungi roda perekonomian RI yang banyak berporos di wilayah Pantura.
Prabowo bahkan menyebut agar proyek ini dapat mulus direalisasikan dan tidak terjebak dalam kepentingan politik 5 tahunan saja. Pasalnya, tambah Prabowo, pembangunan tanggul laut tersebut diperkirakan memerlukan waktu hingga mencapai 40 tahun untuk dapat rampung sepenuhnya.
"Saya kira politikus biasanya berpikir dalam kurun waktu 5 tahunan, kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai politik, yang partai politik itu diawaki oleh politisi dan politisi itu berpikir 5 tahunan, karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa 5 tahunan," jelasnya.
