Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk segera memperjelas status lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) baik untuk proyek pemerintah maupun investasi swasta.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi terkait Percepatan Penyediaan Lahan untuk investasi di IKN, di Istana Negara, Rabu (13/3/2024).
Menteri Basuki mengaku bahwa Kepala Negara menginginkan agar pembangunan IKN menjadi contoh dengan tidak hanya melakukan pemindahan ibu kota melainkan transformasi bekerja yang lebih cepat.
"Tentang lahan dan investasi beliau [Jokowi] menyampaikan bahwa agar segera diperjelas dipercepat untuk status-status lahan. Khususnya ada dua lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan APBN dan pembebasan lahan penyediaan lahan untuk investasi," kata Basuki kepada wartawan di kawasan Istana Negara.
Bahkan, dia melanjutkan Presiden Ke-7 RI itu juga meminta agar proses realisasi investasi di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat lebih efisien serta tanpa sistem birokrasi yang berbelit.
Basuki menyebut bahwa Presiden Jokowi meyakini dengan sistem kerja yang tak rumit, maka Otorita IKN dapat menjadi contoh dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Baca Juga
"Jangan sampai malah Otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi justru dibentuk otorita ini supaya lebih cepat itu arahannya bapak presiden," ujarnya.
Setali tiga uang, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan saat ini sudah melakukan 5 tahap groundbreaking dengan nilai mencapai Rp49,6 triliun, di mana sudah ada 32 institusi yang sudah melakukan pembangunan.
Oleh sebab itu, dia senada dengan Jokowi agar segera mempercepat realisasi investasi di lapangan. Sehingga ekosistem kota di IKN terbentuk.
"Sehingga ekosistem tadi terbentuk di samping istana, kemudian kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh kementerian PUPR dan sebagainya tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik sehingga kita itu bisa nantinya menjadi kota yang layak huni dan dicintai," ujar Bambang.
