Bisnis.com, JAKARTA — Senat Amerika Serikat (AS) akhirnya menyetujui paket rancangan undang-undang (RUU) fiskal sebesar US$1,2 triliun pada Sabtu (23/3), untuk mengindari penutupan pemerintahan (shutdown). RUU tersebut kini telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani.
Paket pendanaan itu disetujui dengan hasil 74 berbanding 24. keputusan didapat setelah lebih dari 12 jam perundingan menyusul pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat pagi dengan hasil 286-134 untuk memajukan rancangan undang-undang pengeluaran setebal 1.012 halaman yang mencakup sekitar 70% pengeluaran pemerintah.
Pemungutan suara di DPR memerlukan dua pertiga mayoritas dan hampir tidak mencapai ambang batas tersebut di tengah oposisi Partai Republik yang kuat.
RUU ini akan mendanai pemerintah hingga akhir bulan September dan merupakan langkah terakhir dalam perdebatan panjang mengenai pendanaan pemerintah yang telah berlangsung hampir enam bulan setelah tahun fiskal berjalan dan berisiko memberikan hambatan bagi perekonomian.
CEO Business Roundtable Joshua Bolten memuji pemungutan suara tersebut dalam sebuah pernyataan dan mencatat bahwa “pemerintahan AS yang beroperasi penuh memberikan stabilitas penting bagi bisnis, pekerja, dan keluarga Amerika.”
Namun hal itu tidak berhasil disetujui DPR sebelum lebih dari 112 anggota Partai Republik, yang merupakan mayoritas tipis dari kaukus Partai Republik, menentang langkah Ketua DPR Mike Johnson untuk bekerja sama dengan Demokrat dan memilih tidak.
Baca Juga
Di tengah perdebatan, Rep Marjorie Taylor Greene bahkan mengajukan mosi untuk mengosongkan dan mencopot Johnson dari posisinya. Dalam komentarnya kepada wartawan setelahnya, dia menyebut tindakan tersebut sebagai “peringatan” bagi Johnson.
Gedung Putih mengatakan tak lama setelah tengah malam bahwa persiapan penutupan telah dihentikan, untuk mengantisipasi presiden menandatangani undang-undang tersebut pada Sabtu malam.
Biden telah berjanji untuk menandatangani RUU tersebut sesegera mungkin, dengan pernyataan resmi kebijakan pemerintah yang dirilis pada hari Kamis yang mendesak pengesahan RUU tersebut secepatnya.
“Ini merupakan hari yang sangat panjang dan sulit,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer pada Jumat malam di ruang Senat dan menambahkan “malam ini kegigihan kami tidak sia-sia,” kata Biden dikutip Yahoo Finace.
Saat ini, Kongres akan memasuki masa reses selama dua minggu.
Fokus Isu Perbatasan
Tenggat waktu yang ketat ini disebabkan oleh penundaan pendanaan pada menit-menit terakhir untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang mengawasi perbatasan.
Setelah seruan dari beberapa anggota Partai Republik untuk menggunakan proses anggaran untuk “membongkar” kebijakan perbatasan Biden, hasil akhirnya tidak terlalu dramatis, namun ada beberapa perubahan di perbatasan yang akan diterapkan.
Terdapat sumber daya baru untuk Patroli Perbatasan AS serta tempat tidur penahanan tambahan yang dikelola oleh Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai, serta ketentuan lainnya.
Sorotan lain dari RUU besar-besaran ini termasuk penghentian bantuan pemerintah AS kepada UNRWA, badan utama PBB yang memberikan bantuan kepada warga Palestina, di tengah tuduhan bahwa sejumlah karyawan mereka ikut serta dalam serangan 7 Oktober di Israel selatan.
RUU tersebut juga mengatur peningkatan prioritas Partai Demokrat seperti perawatan anak federal dan pendanaan untuk penelitian kanker dan Alzheimer.
Ketentuan untuk sektor pemerintahan lainnya – termasuk departemen pertanian, perdagangan, dan transportasi – telah disetujui dan disahkan dalam kesepakatan lain yang disahkan awal bulan ini.
