Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan di hadapan internasional bahwa ekonomi Indonesia mampu bangkit berkali-kali meski dihantam berbagai krisis, seperti saat 1998 hingga pandemi Covid-19.
Tragedi 1998 merujuk pecahnya kerusuhan massa di sejumlah wilayah di Jakarta dan kota-kota utama di Indonesia yang melumpuhkan ekonomi, gerakan demonstrasi anti-pemerintah, dan pembangkangan sipil. Kerusuhan ini mencapai puncaknya dengan mundurnya Presiden Soeharto, pemimpin Indonesia saat itu pada 21 Mei 1998.
Kerusuhan yang dimulai karena kenaikkan harga bahan pokok setelah melemahnya nilai tukar rupiah, korupsi merajalela, hingga sejumlah perbankan ditutup paksa dalam jumlah besar.
Kondisi ini membuat Indonesia memerlukan ongkos yang mahal untuk pemulihan termasuk melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang juga menjadi jalan korupsi pemilik Bank.
Krisis kembali terulang pada 2008 yang bersumber dari keruntuhan pasar perumahan sekunder di Amerika Serikat. Saat itu pemerintah melakukan aksi penyelamatan Bank Century agar peristiwa 1998 tidak terulang, namun sejumlah kasus penyalahgunaan wewenang menyelimuti peristiwa itu.
Persoalan ekonomi kembali terjadi di Indonesia 11 tahun kemudian dengan munculnya wabah pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian kembali tertekan. Kini, di saat banyak negara masih berjuang memulihkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu stabil di level 5%.
Baca Juga
“Tapi Indonesia sudah menunjukkan ketahanan kita pasca krisis keuangan di tahun 1997-1998. Kita telah melakukan cukup banyak reformasi,” ujarnya dalam 2024 Fitch on Indonesia di Mandarin Oriental, Rabu (15/5/2024).
Bendahara Negara tersebut bercerita, dalam forum global yang belum lama dirinya hadiri di Arab Saudi, Prancis, hingga Georgia, banyak negara yang mengaku belum pulih dari scaring effect pandemi Covid-19.
Di saat yang bersamaan, tidak sedikit negara yang tengah menghadapi tantangan baru lainnya. Mulai dari masih tingginya harga komoditas global, kondisi suku bunga The Fed yang bertahan tinggi pada waktu yang lama, serta meningkatnya tensi geopolitik.
“Jadi ini bukanlah kondisi yang mudah bagi negara mana pun untuk beroperasi. Di samping semua itu, geopolitik akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi sangat rumit,” jelasnya.
Dirinya menilai kondisi krisis yang murni ekonomi dan keuangan masih dapat diselesaikan relatif lebih mudah. Berbeda dengan krisis yang bersifat geopolitik, karena lebih sulit untuk diselesaikan.
Terlihat dari konflik Rusia dan Ukraina yang belum juga rampung, juga konflik Hamas dengan Israel yang masih tegang dan justru melebar.
“Maka Anda harus memutuskan apakah ini benar-benar aman dan apakah ini berada di dalam zona kawan atau lawan. Dan itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua,” jelasnya.
Berkaca dari tahun lalu, perekonomian Indonesia tetap tangguh atau resilien, di mana laju inflasi terkendali pada rentang target pemerintah, yang tercatat sebesar 2,61% secara tahunan pada akhir 2023, turun signifikan dibanding 2022 sebesar 5,51%.
Sejumlah lembaga internasional pun memberikan estimasi ekonomi Indonesia pada tahun ini dan tahun depan, stabil di level 5%.
Salah satunya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang kembali mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 5%.
Meski mempertahankan prospek ekonomi tahun ini, namun IMF terpantau mengerek proyeksi ekonomi RI pada 2025 menjadi 5,1%.
Membandingkan dengan Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand), ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata proyeksi Asean-5 yang sebesar 4,5% pada 2024.
Ekonomi Indonesia pada 2024 diproyeksi juga akan lebih tinggi dari Malaysia, Singapura, dan Thailand yang masing-masing 4,4%, 2,1%, dan 2,7%. Sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sebesar 5,2% (yoy).
