Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM) merespons revisi aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor yang dikeluarkan guna merelaksasi ribuan kontainer barang impor yang tertahan di pelabuhan utama beberapa waktu lalu.
Adapun, kebijakan tersebut tercantum dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2024 jo. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku per 10 Maret 2024 lalu.
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan diubahnya aturan lartas impor diharapkan dapat kembali mempermudah dunia usaha, khususnya dalam mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku.
"Presiden [Joko Widodo] baru-baru ini merevisi Permendag karena laporan Pak Dedi [pengusaha] berapa kontainer yang macet? 20.000 kontainer, jadi saya kira ini mudah-mudahan tidak mengganggu bisnis kita," kata Teten di Kantor Kemenkop UKM, Rabu (22/5/2024).
Dalam hal ini, Teten menyoroti sejumlah tantangan industri mebel terkait dengan tantangan bahan baku, kebutuhan inovasi desain dan mendorong peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM).
Untuk itu, Teten memastikan pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, seperti platform market inteligence terintegrasi serta akses informasi 1 pintu untuk agregator impor dan pembiayaan serta dukungan lainnya.
Baca Juga
Apalagi, menurut Teten, selama 5 tahun terakhir industri mebel atau furnitur konsisten mempertahankan nilai ekspor senilai US$2,9 miliar pada 2022 atau meningkat dari US$2,8 miliar pada tahun sebelumnya.
"Jadi mestinya teman-teman Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) semangat karena trennya cukup baik walaupun tahun ini ekonomi domestik dan dunia penuh tantangan," tuturnya.
Lebih lanjut, Teten menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan kenaikan ekspor furnitur sebesar US$5 miliar pada tahun 2024. Dia juga berharap industri mebel dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Industri furnitur diketahui mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 143.000 dengan lebihari 1.114 unit usaha yang beroperasi. Bada Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri furnitur terhadap PDB sebesar 1,66% yoy.
"Saya sudah lapor ke presiden beban saya berat tahun ini karena tanda-tandanya nggak mudah, tetapi kita harus lewati," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 yang merupakan revisi dari Permendag No. 36/2023, sebelumnya juga mengalami revisi melalui Permendag No. 3/2024 dan No.7/2024.
Airlangga yang bertindak sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim, menyampaikan ketetapan tersebut merupakan hasil rapat dirinya, bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (17/5/2024) siang.
Pasalnya, sejak pemberlakuan Permendag No. 36/2023 jo. 3/2024 jo. 7/2024 per tanggal 10 Maret 2024, di mana dilakukan pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor (berupa Pertek), terdapat kendala dalam proses perijinan impor, sehingga mengakibatkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama.
