Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat telah menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai Rp9,8 triliun hingga periode 13 Juni 2024.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menuturkan alokasi tersebut mencakup pembiayaan pada 80.950 unit rumah.
"Status per tanggal 13 Juni 2024, KPR Sejahtera FLPP telah berhasil disalurkan sebanyak 80.950 unit atau 48,77% dari total target 166.000 unit. Dengan jumlah dana FLPP yang telah tersalurkan sebesar Rp 9,8 triliun dari total alokasi Rp21 triliun di tahun 2024," tuturnya kepada Bisnis.com, Kamis (20/6/2024).
Herry mengaku, pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan anggaran FLPP Tahun Anggaran 2024 dari semula 166.000 menjadi 220.000 unit.
Permohonan itu disampaikan melalui Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan KU0102-Mn/138 tanggal 27 Februari 2024.
Akan tetapi, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sepanjang belum adanya persetujuan dari Menteri Keuangan maka target FLPP Tahun 2024 masih tetap 166.000 unit.
Baca Juga
"Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kementerian Keuangan atas Permohonan Penambahan Anggaran FLPP TA 2024. Dengan demikian, sepanjang belum adanya persetujuan dari Menteri Keuangan maka target FLPP Tahun 2024 masih tetap 166.000 unit," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengaku telah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono terkait dengan rencana penambahan kuota FLPP tahun 2024.
Joko menjelaskan, upaya tersebut dilakukan karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit dikhawatirkan tak akan mencukupi kebutuhan program pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini.
"Karena kami ini kan nomenklaturnya masuk di Kementerian PUPR, surat [usulan penambahan kuota FLPP] kami sudah kita kirim. Suratnya itu sudah kita kirim per tanggal 14 Mei 2024," kata Joko kepada Bisnis.
REI menjabarkan bahwa rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 22.000 unit. Artinya, bila pemerintah tak segera menambah kuota FLPP, maka posisinya diperkirakan akan habis pada September 2024.
Adapun, bila penambahan kuota FLPP itu tak kunjung direalisasikan pemerintah, Joko menyebut hal itu bakal menimbulkan ketidakpastian di pasar properti dalam negeri.
