Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom Soroti Peluang Ekonomi Biru Jadi Motor Penggerak Perekonomian

Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai agar pemerintah tetap cekatan dalam mendorong potensi ekonomi biru sebagai nilai tambah Negara.
Ilustrasi Pantai di Kalimantan Timur. Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai agar pemerintah tetap cekatan dalam mendorong potensi ekonomi biru sebagai nilai tambah Negara. Bisnis/Adam Rumansyah Bisnis/Adam Rumansyah
Ilustrasi Pantai di Kalimantan Timur. Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai agar pemerintah tetap cekatan dalam mendorong potensi ekonomi biru sebagai nilai tambah Negara. Bisnis/Adam Rumansyah Bisnis/Adam Rumansyah

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai agar pemerintah tetap cekatan dalam mendorong potensi ekonomi biru sebagai nilai tambah Negara.

Apalagi, dia melanjutkan Indonesia masih memiliki peluang emas apabila dapat memanfaatkan ekosistem pesisir hingga mendorong ekosistem karbon biru (blue carbon) sebagai solusi adaptasi berbasis alam.

“Jadi potensi ekonomi biru sekitar US$27—35 miliar atau sekitar Rp432—Rp560 triliun potensi secara total, terutama perikanan, tetapi potensi tersebut belum termasuk dari penyimpanan karbon, dari terumbu karang dan ekosistem pesisir yang nilainya sangat besar,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (6/7/2024).

Dia menekankan bahwa ekosistem pesisir dapat menjadi solusi berbasis alam. Mengingat, kekayaan tersebut memanfaatkan kekuatan organisme hidup untuk menangkap karbon dari atmosfer dan menyimpannya.

Menurutnya, solusi ini mencakup hutan bakau, lamun, dan rawa asin. Faktanya, Kawasan Samudera Hindia memiliki sekitar 60%potensi solusi berbasis alam di dunia, sehingga menjadikannya kandidat ideal untuk meningkatkan inisiatif ini.

Bhima meyakini bahwa dengan turut menyoroti ekonomi biru tidak hanya melindungi dan memperluas sumber daya yang tak ternilai ini tidak hanya mendorong pembangunan berkelanjutan tetapi juga membantu negara-negara lain dalam mencapai target dekarbonisasi mereka yang ambisius.

“Mengingat Indonesia sebagai salah satu yang memiliki konservasi terumbu karang dan ekosistem pesisir garis pantai terpanjang di dunia Ini yang membuat Indonesia memiliki potensi karbon yang sangat besar. Jadi, ekonomi biru cakupan yang sangat luas termasuk juga dampak berganda yang ditimbulkan yaitu ke logistik, lembaga pembiayaan dan pariwisata untuk akomodasi makanan minuman,” pungkas Bhima.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin pun sepakat bahwa di kawasan Asia Pasifik sendiri, dengan garis pantai yang panjang dan luas, keanekaragaman hayati laut di negara kepulauan ini berpotensi besar memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi global.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan pembukaan Asian Pacific Aquaculture (APA) 2024 di Grand City Hall Convention, Jl. Gubeng Pojok No.1, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/7/2024).

"Kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan strategis yang tidak hanya menjadi pasar, namun juga sebagai pusat produsen perikanan global. Indonesia, Filipina, Jepang, atau bahkan negara Mikronesia, juga melihat kekayaan laut ini sebagai peluang bagi perekonomian," ujarnya dalam forum tersebut.

Wapres Ke-13 RI itu juga menilai kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya maritim semakin meningkat.

Indonesia, kata Ma’ruf tak terkecuali telah menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.

"Negara-negara di Asia Pasifik terus menggaungkan konsep ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Indonesia telah menjadikan penerapan konsep ini sebagai salah satu strategi pembangunan nasional," tegasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia akan terus mengembangkan program-program nasional yang mengedepankan inovasi di bidang perikanan dan pariwisata laut sembari membangun ekosistem ekonomi biru yang lebih baik.

"Kerja sama pengembangan ekonomi biru di kawasan ini tentunya tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga menggandeng pelaku usaha dan investor, serta akademisi, untuk menciptakan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi," tandas Ma’ruf.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Ibad Durrohman
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper