Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog akan mempermudah para pedagang maupun pengecer dalam memesan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui aplikasi WhatsApp. Hal ini menyusul laporan sulitnya para pedagang dalam mengakses aplikasi Klik SPHP milik Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa mayoritas pedagang beras di pasar tradisional adalah lanjut usia yang tak terbiasa menggunakan teknologi.
Untuk itu, Rizal menuturkan, Bulog bakal menunjuk penanggung jawab untuk mengawasi satu pasar yang bertugas untuk memasukkan data pedagang ke dalam aplikasi Klik SPHP.
“Akhirnya kami siasati sekarang, rencananya satu pasar itu nanti kita tunjuk anggota ataupun pegawai dari Bulog yang ngawasin satu pasar itu. Nanti dia yang koordinir satu pasar itu, yang memasukkan data aplikasi itu. Jadi pengecernya enggak usah pakai aplikasi tapi cukup WA [WhatsApp] saja dia, WA,” kata Rizal saat ditemui di Jakarta, Senin (26/8/2025) malam.
Rizal mengatakan, langkah ini sejalan dengan upaya Bulog yang tengah menyempurnakan aplikasi Klik SPHP agar para pedagang dapat memesan beras SPHP secara manual dengan bantuan penanggung jawab Bulog di setiap pasar.
Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa inisiatif pembelian beras SPHP melalui WhatsApp ini tengah dalam proses yang selanjutnya akan diajukan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca Juga
“Ini sedang proses [pedagang memesan beras SPHP melalui WhatsApp], ini lagi dikonsep. Ini lagi kami ajukan ke Bapanas supaya ada revisi,” terangnya.
Nantinya, penanggung jawab tersebut terlebih dahulu harus mengantongi surat kuasa dari Bulog agar bisa memesan SPHP melalui WhatsApp.
“Tapi yang kita tunjuk itu nanti dapat kuasa dari masing-masing pengecer. Kalau enggak ada kuasanya kan enggak berani dia pesan nanti,” tuturnya.
Menurutnya, langkah ini dapat mempermudah para pengecer maupun pedagang untuk menjual beras SPHP sehingga penyaluran program ini dapat berjalan optimal.
Dia memastikan, kemudahan pembelian beras SPHP ini untuk semua wilayah di Indonesia, termasuk di tingkat kota hingga desa.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Perum Bulog mempercepat distribusi penyaluran beras SPHP hingga ke tingkat desa.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, percepatan itu diperlukan mengingat jumlah pasar di tingkat desa sangat banyak. Di sisi lain, penanggung jawab Bulog yang tersebar di setiap daerah juga sangat terbatas.
“Saya mendapatkan laporan dari daerah, PIC [person in charge] dari Bulog itu jumlahnya enggak banyak, sementara pasar kita banyak. Pasar itu ada sampai ke desa juga. Ada pasar mingguan, ada pasar tumpah, ada yang memang rutin,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (25/8/2025).
Untuk itu, Tomsi meminta agar Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke tingkat desa.
Selain itu, setiap pemda perlu segera melakukan jemput bola dalam penyaluran program SPHP. Menurutnya, sejumlah langkah ini diperlukan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, sehingga penyaluran bisa berjalan optimal.
Dia menambahkan, para pedagang di pasar tradisional juga sulit mengakses aplikasi Klik SPHP sebagai syarat wajib membeli SPHP. Namun, jaringan internet, keterbatasan perangkat, hingga tidak tidak terbiasa mengoperasikan sistem Klik SPHP menjadi kendala bagi pedagang.
Atas laporan itu, Tomsi mengusulkan agar Bulog mengambil kebijakan dengan membuat pernyataan manual agar pedagang bisa membeli beras SPHP dan mengimbau agar Bulog segera melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis (juknis).
“Sehingga semua persyaratan yang tadinya online tetap berjalan, tapi sekarang bisa dimanualkan. Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak,” jelasnya.
Adapun, data Bulog menunjukkan, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 70.519 ton atau setara dengan 5,35% dari target penyaluran SPHP Juli—Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Dengan kata lain, masih ada 1,24 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir Desember 2025.
