Bisnis.com, JAKARA - PT Masmindo Dwi Area (MDA) menandatangani memorandum of understanding (MOU) dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar mengenai kerja sama mitigasi dan penanganan bencana di wilayah operasional MDA di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir mengatakan, kerja sama tersebut sejalan dengan arahan penjabat (Pj) gubernur Sulawesi Selatan yang meminta setiap perusahaan agar lebih memperhatikan upaya pencegahan bencana.
“Kerja sama ini tidak hanya fokus pada kegiatan operasional pertambangan yang berwawasan lingkungan, namun juga terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang kesemuanya itu beralaskan pada prinsip good governance dan complianceship secara korporasi," ujar Trisakti melalui siaran pers, Rabu (17/7/2024).
Adapun, Kabupaten Luwu menempati posisi pertama pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, pada kurun 2015-2021, Kabupaten Luwu berada di posisi kedua setelah Kota Palopo.
Namun, pada 2022-2024 Kabupaten Luwu memiliki IRBI tertinggi atau berada di peringkat pertama. Jika ditinjau dari peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta bahaya longsor, Luwu berada pada zona merah.
Untuk kerja sama tahap pertama ini MDA akan berkolaborasi dengan Tim Kajian Kebencanaan UNHAS yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Tim Kajian berasal dari berbagai disiplin ilmu, yakni Teknik Geologi (Kebencanaan), Teknik Sipil (Infrastruktur), Kehutanan (Konservasi Hutan), Sosial (Kebijakan Publik), dan Manajemen Kebencanaan.
Baca Juga
Trisakti menambahkan bahwa kerja sama dengan Tim Kajian Kebencanaan UNHAS juga melibatkan semua pihak termasuk otoritas terkait.
“Kami optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mitigasi bencana dan meminimalisir risiko di wilayah operasional MDA dan sekitarnya," tandas Trisakti.
Penandatanganan MOU ini menandai awal dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti penelitian bersama, pengembangan sistem peringatan dini, pelatihan tanggap darurat, kampanye kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana, dan program-program lainnya.
