Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Airlangga Pede Indonesia Bisa Lolos Middle Income Trap, Jakarta dan IKN Duluan

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia mampu lolos dari jebakan kelas menengah atau middle income trap (MIT).
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (11/7/2024)./Bisnis - Annasa K.
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (11/7/2024)./Bisnis - Annasa K.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia mampu lolos dari jebakan kelas menengah atau middle income trap (MIT).

Optimisme ini berangkat dari capaian sejumlah kota di Indonesia, yakni Jakarta yang telah mencatatkan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita senilai US$20.927 pada 2023. Sementara Kalimantan Timur, tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) berada, PDRB perkapita telah mencapai US$13.996.

“Ini mungkin dicapai dan sangat mungkin. Oleh karena itu tantangan selanjutnya bagi kantor Menko kita akan petakan seluruh provinsi,” ujarnya dalam HUT ke-58 Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Secara perinci, Airlangga menuturkan bahwa PDRB untuk Jakarta Pusat bahkan telah setara dengan Singapura, dengan PDB mencapai US$50.000 per tahun lalu.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menyebutkan bahwa Aglomerasi IKN, yaitu Kalimantan Utara pun telah mencatatkan PDB yang masuk dalam kategori high income economy. 

Termasuk beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, dan wilayah di Sulawesi di Morowali.

“IKN kita juga sudah lolos dari middle income trap dan juga termasuk Kaltara pendapatannya sekitar US$17.000,” lanjutnya.

Namun, wilayah lainnya untuk menyusul Jakarta dan IKN perlu mendorong ekonomi yang extraordinary atau di luar kebiasaan sehingga dapat membedakan satu wilayah dengan lainnya.

Melalui aksesi Indonesia untuk masuk Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), akan terus mendorong menuju negara maju.

Dalam perkembangannya, sejumlah tahapan untuk menjadi anggota, kebijakan Indonesia dan OECD sudah comply atau sejalan.

Oleh karena itu, dalam tiga tahun ke depan ini pemerintah akan akselerasi dan terkait dengan aksesi OECD telah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045.

“Sehingga dengan kriteria itu, kita jadikan satu, nah kita dorong nanti kepala daerah, pascapilkada untuk berkonsentrasi memencet tombol-tombol driver [pendorong] tersebut,” tuturnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper