Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.
"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).
Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.
"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.
Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.
Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.
Baca Juga
"Ini barang bagus, kita aja yang mikir negatif. Banyak sekali bilang ormas ga punya pengalaman gimana? Di Indonesia kalau misalnya pengusaha tambang apakah sudah punya tambang duluan sebelum menjalankannya, orang bilang nanti lingkungan rusak kalau ormas yang kelola yang bener aja lah, sekarang gak ada ormas aja sebagian gtu. Adanya ormas itu ditujukan untuk memberikan contoh kepada orang lain cara kelola tambang yang baik dong lingkungannya dijaga gitu," ucapnya.
PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.
“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).
Meski demikian, Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.
