Bisnis.com, JAKARTA - PT Kayan Hydro Energy (KHE) membeberkan alasan yang menyebabkan progres pembangunan bendungan PLTA Kayan Cascade di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara memakan waktu lama hingga lebih dari satu dekade.
Pasalnya, PT KHE telah mendapatkan izin lokasi untuk pengelolaan Sungai Kayan sejak 2012 silam, atau pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu. Namun, hingga kini belum ada satu pun bendungan yang terbangun di sungai tersebut.
Komite Eksekutif PT KHE, Steven Kho menjelaskan bahwa perizinan untuk proyek PLTA Kayan Cascade cukup kompleks dan berlapis karena belum ada preseden proyek sebesar ini di Indonesia maupun Asia Tenggara.
"Proses perizinan sangat panjang, dengan lebih dari 60 izin yang diperlukan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan," ujar Steven dalam acara Business Dinner on an Investment Opportunity in Kayan Hydro Power Energy di Jakarta, Senin (19/8/2024) malam.
Adapun dia mengatakan bahwa saat ini PT KHE sudah memperoleh seluruh izin dan lisensi yang diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan proyek PLTA Kayan Cascade.
Misalnya, perseroan telah mendapatkan izin lokasi pada 2012. Kemudian pada 2013, KHE mengantongi izin pemanfaatan sumber daya air sungai Kayan (IPSDA).
Baca Juga
Selanjutnya, analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) untuk proyek Kayan 1-5, KHE memperoleh persetujuan kerangka AMDAL, izin kelayakan lingkungan, dan izin lingkungan pada 2014. Lalu, memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) pada 2019, yang merupakan izin utama perusahaan pembangkit listrik.
Berlajut ke 2020, KHE juga memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) pada 2020, dan izin pembangunan Bendungan PLTA Kayan 1 pada tahun yang sama.
Steven menambahkan bahwa kendala terbesar adalah memastikan proyek ini tetap berada di bawah kendali Indonesia. Pasalnya, proyek ini merupakan kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang.
"Meskipun sulit, pemerintah dan PT KHE terus berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pengendali utama dalam proyek ini," lanjutnya.
Sebelumnya, perusahaan asal Jepang, Sumitomo sempat menjalin kerja sama dengan PT KHE. Mereka masuk ke proyek PLTA Kayan Cascade pada tahun 2022 lalu. Namun demikian, belum genap dua tahun, kerja sama investasi antara KHE dan Sumitomo berakhir pada kuartal I/2024.
Usai Sumitomo hengkang, KHE saat ini tengah melobi calon investor Jepang baru yang akan masuk untuk berinvestasi di proyek PLTA Cascade. Salah satu strateginya yaitu melalui pertemuan bisnis dengan beberapa perusahaan terkemuka asal Jepang pada Senin (19/8) malam.
Tak hanya itu, megaproyek PLTA Kayan Cascade ini juga mendapatkan dukungan dari Hashim Djojohadikusumo yang tak lain adalah adik Prabowo Subianto, presiden terpilih 2024-2029.
Perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, PT IKANI telah menyetujui penggunaan kawasan konsesi ini untuk proyek PLTA Kayan Cascade.
Totalnya, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Kayan 1 diperkirakan mencapai US$17,8 miliar atau setara Rp275,9 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS), termasuk untuk infrastruktur pendukung seperti jalur transmisi dan gardu induk dengan total kapasitas 9.000 megawatt (MW).
