Bisnis.com, SURAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sempat menerima berbagai ancaman ketika berupaya ambil alih kepemilikan mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), dari ancaman lepasnya Papua hingga kudeta.
Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).
Dia bangga dengan capaian kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintahannya. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tersebut tidak berjalan tanpa keberanian seperti ketika Indonesia mengambil alih kepemilikan mayoritas Freeport dari Amerika Serikat (AS).
"Pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini, pasti akan dijegat oleh negara-negara maju, pasti. Waktu itu, waktu ingin mengambil Freeport saja, banyak yang membisik kepada saya, 'Pak hati-hati, Papua bisa lepas', 'Pak hati-hati juga Pak, bisa digulingkan'," ucap Jokowi.
Padahal, sambungnya, Freeport ketika dimiliki AS selama 55 tahun tidak mau membangun industri smelter di Indonesia. Kini, Jokowi mengungkapkan usai holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memiliki 51% saham Freeport, pabrik Freeport Smelter di Gresik bisa dibangun.
Dia merasa selama ini Indonesia sudah terlalu banyak mengekspor bahan mentah emas lewat Freeport. Padahal, dia meyakini Indonesia harus melakukan hilirisasi sehingga produk turunan emas bisa diproduksi di dalam negeri sehingga manfaat ekonominya lebih besar.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Jokowi menjelaskan pentingnya pabrik smelter untuk melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah seperti emas. Bahkan, menurutnya, pekan depan pabrik smelter baru akan mulai beroperasi.
"Minggu depan akan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp50—60 triliun sudah beroperasi yaitu di Amman Sumbawa kemudian Freeport di Gresik," katanya.
Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah masih mencoba menambah kepemilikan saham Freeport ke depannya.
Sebagai informasi, Freeport pada tahun ini tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah selepas 2041
Kendati demikian, Freeport berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak seumur tambang atau sampai ketersediaan cadangan habis dengan syarat-syarat tertentu dengan sejumlah persyaratan seperti yang diatur dalam PP No. 25/2024
Syarat yang dimaksud, antara lain memiliki smelter terintegrasi dalam negeri yang telah memasuki tahap operasional dan sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh Indonesia.
Syarat lainnya, Freeport juga harus melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN dan memiliki komitmen investasi baru dalam bentuk peningkatan kapasitas smelter.
